MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Majelis hakim menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan merupakan peserta dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Keputusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut disampaikan secara langsung oleh pimpinan majelis hakim dalam persidangan.

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo, Ketua MK.

Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Mereka mengajukan delapan tuntutan atau petitum yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Dalam berkas permohonannya, pemohon meminta MK mengabulkan seluruh gugatan serta menyatakan persyaratan pendidikan dalam Pasal 16 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif yang wajib dipenuhi secara sah sejak pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.

Pemohon juga menuntut mendiskualifikasi Gibran dan menyatakan penetapannya cacat hukum. Selain itu, mereka meminta pembatalan empat Keputusan KPU terkait pencalonan dan hasil Pilpres, yaitu Keputusan KPU Nomor 1632, 1644, 360, dan 504.

Tuntutan lainnya mencakup pembatalan pelantikan Gibran oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), perintah bagi MPR untuk menggelar sidang pemilihan wakil presiden baru sesuai UUD 1945, serta pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara.

Namun, hakim majelis menolak melanjutkan pemeriksaan hingga substansi perkara karena hambatan kedudukan hukum pemohon tersebut. Akibatnya, MK tidak masuk ke dalam pokok materi pemeriksaan terkait sah atau tidaknya syarat pendidikan Gibran.