KPK Sita Empat Mobil dalam Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita empat unit mobil dalam penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyitaan terbaru dilakukan pada Jumat (23/10/2026) terhadap satu mobil BMW milik Richard Erlangga (RIC), tenaga ahli mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, di Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, kendaraan tersebut telah dibawa ke gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penyitaan itu menambah tiga mobil yang sebelumnya diamankan penyidik saat menggeledah rumah tersangka Bima Setiawan (BMS) dan pihak terkait di wilayah Jakarta.

Budi merinci kendaraan yang disita dalam penggeledahan sebelumnya terdiri atas satu mobil AION, satu BYD Atto 3 Superior, dan satu BMW. Dengan tambahan kendaraan milik Richard Erlangga, jumlah mobil yang disita dalam perkara ini menjadi empat unit.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Budi menyampaikan, "Penyidik kembali melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil BMW dari tersangka Saudara RIC," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi kemudian menjelaskan perkembangan jumlah barang bukti kendaraan yang telah diamankan penyidik dalam perkara tersebut.

"Sampai dengan saat ini, total mobil yang disita dalam perkara ini sejumlah empat unit. Tiga unit sebelumnya diamankan dan disita saat melakukan penggeledahan di rumah tersangka Saudara BMS (Bima Setiawan) dan pihak terkait, yang berlokasi di wilayah Jakarta," ujar Budi Prasetyo.

Ia juga menyebutkan jenis kendaraan yang ditemukan saat penggeledahan sebelumnya.

"Dalam penggeledahan tersebut, tiga mobil yang disita yaitu satu merek AION, BYD/Atto 3 Superior, dan BMW," ujar Budi Prasetyo.

KPK telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB sekaligus adik Suharyanto, sebagai tersangka dalam kluster pertama perkara ini. KPK menduga Bima terlibat dalam pengadaan barang dan jasa BNPB pada periode 2024-2026 melalui dugaan konflik kepentingan.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa DSP merupakan dana cadangan pemerintah untuk menangani keadaan darurat bencana. Pencairannya bersifat fleksibel, tetapi harus memenuhi salah satu dari empat persyaratan yang telah ditentukan.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan berbagai bencana di Indonesia, termasuk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa besar di NTT, serta banjir di Sumatera. Menurut Taufik, BNPB juga menetapkan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung dalam rencana kerja kolaboratif (RKK) agar kebutuhan penanganan darurat dapat dipenuhi dengan cepat.

Dalam menjelaskan mekanisme tersebut, Taufik menyebut penggunaan dana siap pakai sebagai bagian dari pembiayaan pengadaan.

"Termasuk menggunakan DSP sebagai mata anggaran penunjangnya," ujar Achmad Taufik Husein, Plt Direktur Penyidikan KPK.

KPK menduga sejumlah penyedia yang mengikuti pengadaan melalui penunjukan langsung memiliki afiliasi dengan Bima. Menurut Taufik, nilai keseluruhan pengadaan yang menjadi sorotan penyidik mencapai sekitar Rp 148 miliar.

Taufik memaparkan dugaan hubungan antara penyedia barang dan jasa tersebut dengan tersangka serta posisi Bima di lingkungan BNPB.

"Di mana dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari (mantan) Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp 148 miliar," ujar Achmad Taufik Husein.

Penyidik juga menduga dana pengadaan yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima digunakan untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang disorot ialah pembelian saham PT Medela Potentia (MDLA) oleh PT Alfa Veritas Energizer (AVE).

Taufik menjelaskan jumlah saham yang dibeli serta nilai transaksi berdasarkan harga saham pada 13 Oktober 2026.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP BNPB pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA (PT Medela Potentia) oleh PT AVE (Alfa Veritas Energizer). Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar (1,07%) dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar," ujar Achmad Taufik Husein.

Atas dugaan perbuatannya, Bima dijerat dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK juga telah menetapkan empat tersangka lain dalam kluster kedua perkara dugaan korupsi dana kebencanaan tersebut.