Pakar Desak KPK Perkuat Pengawasan Mafia Tanah

Penanganan dugaan korupsi pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Bogor mendorong desakan pembenahan pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan pertanahan. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta aparat menindak tegas mafia tanah, termasuk apabila melibatkan pejabat internal. Dilansir dari Nasional, sorotan ini muncul setelah Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid tidak menghadiri pemeriksaan KPK yang dijadwalkan pada 7 Oktober 2026.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN dan sejumlah pihak swasta, berdasarkan informasi dalam pemberitaan tersebut.

Empat tersangka disebut sebagai orang dekat Nusron Wahid, yakni Fahd A Rafiq, Erwin, Arif Sugiyanto, dan Muhammad Fakhry. Dua pejabat internal BPN yang juga menjadi tersangka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Abdul Fickar menilai penindakan terhadap praktik mafia tanah harus dilakukan secara konsisten karena dampaknya dapat merugikan masyarakat, terutama kelompok yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi persoalan hukum.

“Dalam persoalan apa pun, termasuk pertanahan, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Apalagi terhadap mafia tanah yang sudah pasti banyak merugikan masyarakat kecil,” ujar Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti.

Ia juga menyoroti keterlibatan aparatur dalam praktik mafia tanah. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan oleh orang dalam perlu menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman, disertai sistem pengawasan yang memungkinkan masyarakat memantau pelayanan pertanahan.

“Jika orang dalam terlibat sebagai bagian dari mafia tanah, hal itu harus menjadi faktor yang memberatkan hukuman. Sistem pengawasan harus diperkuat dan masyarakat perlu diberikan akses untuk ikut mengawasi sebagai bentuk partisipasi yang bermakna,” ujar Abdul Fickar.

Dalam perkara di Kabupaten Bogor, Erwin disebut berperan sebagai penghubung utama dan menerima uang Rp1,5 miliar dari Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi untuk pengurusan pembukaan blokir serta pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik (SHM). Sementara itu, Fahd A Rafiq disebut sebagai pihak yang mendatangi kalangan swasta dan memainkan aturan untuk kepentingannya.

Kasus tersebut menyoroti kerawanan dalam proses pemblokiran dan pembukaan blokir sertifikat. Keputusan administratif terkait sertifikat membutuhkan dasar hukum yang jelas, batas waktu, transparansi, dan mekanisme pengawasan agar kewenangan tidak disalahgunakan.

Abdul Fickar menilai digitalisasi layanan pertanahan tidak otomatis menjamin integritas apabila aparatur yang mengoperasikan sistem masih menyalahgunakan kewenangan. Menurutnya, pembenahan teknologi harus disertai pengawasan yang dapat diakses masyarakat.

“Semuanya kembali kepada integritas orang-orangnya. Karena itu, yang harus diperkuat adalah sistem pengawasan yang membuka akses bagi masyarakat untuk ikut mengawasi,” ujar Abdul Fickar.

Ia menambahkan, organisasi kemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri penyelesaian sengketa tanah. Perselisihan mengenai kepemilikan maupun penguasaan lahan semestinya ditangani melalui prosedur administrasi dan peradilan, bukan tekanan kelompok terhadap pihak yang bersengketa.

“Ormas apa pun tidak dibenarkan terlibat dalam masalah tanah,” tegas Abdul Fickar.

Abdul Fickar juga menyoroti perlunya pengadilan khusus pertanahan agar sengketa ditangani secara independen oleh hakim yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Meski demikian, ia menilai kewenangan administrasi pertanahan tetap perlu berada di BPN.

Dalam pandangannya, pemegang hak atas tanah perlu memperoleh informasi mengenai alasan suatu keputusan administratif serta mekanisme untuk mengajukan keberatan. Transparansi diperlukan untuk mencegah potensi manipulasi data, baik melalui dokumen fisik maupun sistem elektronik.

Abdul Fickar mengingatkan bahwa aparatur pertanahan menjalankan fungsi pelayanan publik sehingga tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk merugikan masyarakat.

“Perlu tetap diingatkan bahwa aparatur adalah pelayan masyarakat yang gajinya dibayar oleh masyarakat sehingga tidak boleh ada langkah yang merugikan masyarakat banyak,” ujar Abdul Fickar.

Nusron Wahid sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026, tetapi tidak hadir karena memiliki agenda internal kementerian. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB di Kabupaten Bogor.