KPK Selidiki Asal Rp 800 Juta dari Summarecon ke Hercules

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pemberian uang Rp 800 juta dari pihak PT Summarecon Agung kepada Rosario de Marshal atau Hercules yang diduga berkaitan dengan pengamanan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyelidikan ini dilakukan setelah uang tersebut diserahkan kepada KPK di tengah pengusutan dugaan korupsi pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) perusahaan tersebut.

Menurut keterangan KPK yang dirangkum detikcom, uang itu diserahkan oleh kuasa hukum Hercules pada Kamis (15/10/2026). KPK kemudian menyita uang tersebut untuk menelusuri sumber dana, tujuan pemberian, serta kemungkinan hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pada Rabu (21/10/2026) bahwa penyidik masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut. Informasi awal yang diterima lembaga antirasuah itu mengaitkan dana dengan pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.

"Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo, juru bicara KPK.

Budi menjelaskan, sengketa pertanahan diduga menjadi bagian dari rangkaian perkara tersebut. Sejumlah warga disebut mengklaim memiliki sertifikat tanah atas sebagian lahan yang dikelola PT Summarecon Agung dan mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

"Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor," ujar Budi.

Menurut KPK, perkara itu kemudian berkembang menjadi dugaan suap untuk membuka blokir sertifikat HGB agar proses pengurusan hak atas tanah dapat berlanjut.

"Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut," lanjut Budi.

Kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya, Wilson Colling, memberikan penjelasan berbeda mengenai latar belakang penyerahan uang tersebut. Ia menyatakan Summarecon memberikan dana kepada Hercules, selaku Ketua Umum GRIB Jaya, jauh sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat ATR/BPN.

"Perlu kami tegaskan bahwa uang sebesar Rp 800.000.000 tersebut telah diberikan jauh sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Wilson kepada wartawan pada Rabu (21/10/2026).

Wilson menyebut uang itu diserahkan oleh seorang pengacara berinisial MW yang berkaitan dengan PT Summarecon. Menurut keterangannya, dana tersebut dimaksudkan untuk membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang mencakup sekitar 65 hektare.

Wilson menjelaskan sengketa itu berkaitan dengan 12 sertifikat hak milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat hak guna bangunan (SHGB). Penanganan persoalan tersebut, menurut dia, melibatkan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya setelah MW menghubungi Hercules untuk meminta bantuan memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian sengketa.

Wilson mengatakan terdapat penafsiran dari pihak pengacara bahwa uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan. Namun, menurut dia, Hercules mempertanyakan dasar anggapan tersebut karena nilai objek sengketa diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

"Terhadap penafsiran tersebut, Ketua Umum DPP GRIB Jaya mempertanyakan dasar dan kewajaran anggapan bahwa persoalan sengketa tanah dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp 800.000.000, terlebih apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai maksud, tujuan, serta konsekuensi hukum dari pemberian uang tersebut," ujar Wilson.

Wilson menambahkan Hercules membahas langkah yang akan diambil setelah perkara dugaan suap pengurusan HGB Summarecon mencuat. Menurut penjelasannya, Hercules akhirnya memutuskan menyerahkan uang itu kepada KPK agar asal-usul dan kaitannya dengan perkara dapat diperiksa.

"Dengan demikian, penyerahan uang tersebut kepada KPK dimaksudkan agar sumber dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara OTT dapat ditelusuri secara objektif dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum yang berwenang," ujar Wilson.

Wilson juga meminta agar waktu penyerahan, konteks awal pemberian, tujuan dana, dan alasan penyerahan kepada KPK diperiksa sebagai satu rangkaian fakta. Ia menyatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses hukum dan memperjelas hubungan uang itu dengan perkara yang sedang diselidiki.

"Oleh karena itu, waktu pemberian uang, konteks awal penyerahan, tujuan yang sebenarnya, serta alasan uang tersebut kemudian diserahkan kepada KPK merupakan rangkaian fakta penting yang harus diperiksa secara utuh dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain," kata Wilson.

Dalam perkara dugaan suap pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan tersangka. Lembaga tersebut juga menyelidiki dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Budi Prasetyo sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan turut menelusuri dugaan penerimaan uang terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta layanan pertanahan lainnya di lingkungan kementerian tersebut. KPK menyampaikan keterangan itu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/9/2026).