KPK Tetapkan Ahmad Dedi Tersangka Baru Kasus Bea Cukai

Pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan meluas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ahmad Dedi (AD), yang dikenal dengan nama Dedi Congor, sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan pada September 2026 dalam pengembangan perkara yang juga menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi status hukum Ahmad Dedi kepada wartawan pada Jumat (30/10/2026). Ia menyebut tersangka tersebut merupakan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menjelaskan bahwa penetapan Ahmad Dedi berlangsung bersamaan dengan penetapan Gatot Heroe, yang menjabat Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Pada September 2026," jelas Budi.

Ahmad Dedi sebelumnya juga telah berstatus tersangka dalam penanganan perkara oleh Kortas Tipikor Polri. Penyidik kepolisian menetapkannya sebagai tersangka sejak 2023 atas dugaan penerimaan gratifikasi.

Selain mengembangkan perkara yang menyeret Ahmad Dedi, KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai. Penyidikan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada Oktober 2026.

Dalam keterangannya pada Kamis (29/10/2026), Budi menerangkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Artinya, berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau dalam KUHP Pasal 603 dan 604 yang berkaitan dengan cukai," ujar Budi.

Penghitungan awal penyidik menunjukkan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Namun, KPK belum mengumumkan nilai pasti kerugian tersebut.

"Untuk penghitungan awal, nilainya mencapai triliunan rupiah," tambah Budi.

KPK juga belum memastikan periode terjadinya dugaan penyimpangan dalam sektor cukai. Penyidik akan menelusuri praktik tersebut hingga beberapa tahun ke belakang untuk mengetahui kapan dugaan tindak pidana mulai berlangsung.

"Untuk waktu kejadiannya akan kami sampaikan kemudian. Jadi, memang penyelidikan ini akan ditarik mundur beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan melihat sejak kapan dugaan praktik penyimpangan dalam cukai ini dilakukan," ujar Budi.

Pengumpulan bukti dilakukan melalui penggeledahan di sejumlah lokasi di Kudus, Jawa Tengah, termasuk Kantor Pusat PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus.

"Pada tahap awal penyidikan ini, strategi penyidik adalah melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam mengungkap perkara. Artinya, kegiatan ini murni merupakan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan negara, khususnya di sektor cukai," kata Budi.

Penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus berlangsung sekitar delapan jam pada Rabu (28/10/2026), sejak siang hingga malam. Berdasarkan laporan Kompas.com, penyidik meninggalkan gedung sekitar pukul 18.15 WIB dengan membawa dua koper besar dan satu tas punggung.

Sehari setelah kegiatan tersebut, pihak Bea Cukai Kudus memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan normal. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, Ruwiya Purnama Edy, menyampaikan bahwa penggeledahan tidak mengganggu operasional kantor.

"Tidak berpengaruh, berjalan seperti biasa," ujar Ruwiya Purnama Edy.

Ia menambahkan bahwa akses pelayanan tetap tersedia selama penyidik KPK melakukan pemeriksaan di gedung tersebut.

"Normal, kemarin juga normal," katanya.

Dalam rangkaian penggeledahan di Kudus, penyidik juga mendatangi perusahaan rokok untuk mencari bukti pendukung. Budi mengonfirmasi bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang diterbitkan pada Oktober 2026.

"Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus," ujar Budi.

Selain kantor pemerintahan tersebut, penyidik turut memeriksa lokasi usaha perusahaan rokok yang beroperasi di wilayah Kudus.

"Selain kantor Bea Cukai, KPK juga menggeledah salah satu perusahaan rokok yang ada di Kudus," kata Budi.

Menanggapi penggeledahan di kantor pusat perusahaan, Senior Manager Corporate Communication Group Djarum, Budi Darmawan, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Kami menghormati dan menaati hukum," ujar Budi Darmawan.

Perkara utama yang berkaitan dengan Blueray Cargo sebelumnya telah menghasilkan vonis terhadap tiga pihak swasta. John Field dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan. Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing menerima hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

Sementara itu, tiga pihak dari lingkungan Bea Cukai masih menjalani proses persidangan dengan tuntutan hukuman penjara antara 7,5 hingga 11,5 tahun.

Rizal dituntut 11,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp15,7 miliar subsider empat tahun kurungan.

Sisprian Subiaksono menghadapi tuntutan 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp7,4 miliar, SGD150.000, dan USD10.000 subsider tiga tahun kurungan.

Adapun Orlando Hamonangan dituntut 7,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp5.566.221.515 subsider satu tahun kurungan.

Terdakwa lainnya, Budiman Bayu Prasojo, yang menjabat Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Bea Cukai, masih menjalani pemeriksaan saksi di persidangan. Sementara itu, perkara yang melibatkan Gatot Heroe masih ditangani KPK.