Konsultan Pajak Soroti Praktik Ijon untuk Kejar Target Pajak

Upaya mengejar target penerimaan pajak menjelang akhir tahun berpotensi mendorong percepatan pembayaran kewajiban pajak dan penundaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Konsultan pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menyoroti praktik tersebut di kantor pelayanan pajak (KPP), sebagaimana dilansir dari Nasional, Jumat (9/10).

Menurut Raden, praktik ijon pajak terjadi ketika petugas mendorong wajib pajak membayar kewajiban lebih awal dari waktu yang semestinya. Langkah ini, berdasarkan pengamatannya, dilakukan terutama ketika realisasi penerimaan di suatu KPP mendekati target tahunan.

Salah satu contoh yang disorot ialah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 oleh wajib pajak badan. Kewajiban ini umumnya dilunasi setelah tahun pajak berakhir dan berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Raden menjelaskan bahwa sebagian KPP mendorong pembayaran kewajiban tersebut pada Desember untuk mempercepat pencapaian target penerimaan tahunan.

"Jika realisasi penerimaan di Desember sudah mendekati 100% target penerimaan, KPP sering melobi para pengurus WP badan untuk membayarkan PPh Pasal 29 di bulan Desember. Ini sebenarnya praktik ijon. Tapi seringkali dilakukan untuk tercapainya penerimaan di KPP," ujar Raden Agus Suparman, konsultan pajak Botax Consulting Indonesia.

PPh Pasal 29 merupakan kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi setelah seluruh kredit pajak dalam satu tahun pajak diperhitungkan. Bagi wajib pajak badan, pelunasannya berkaitan dengan tenggat penyampaian SPT Tahunan.

Selain mendorong pembayaran lebih awal, Raden menilai percepatan penyelesaian administrasi penagihan juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan realisasi penerimaan menjelang penutupan tahun anggaran.

"Selain praktik ijon, tentu saja banyak cara lain. Di antaranya upaya pencairan SP2DK oleh AR dan SKPKB hasil pemeriksaan pajak sering kali dikebut di bulan Desember," ujar Raden Agus Suparman.

SP2DK merupakan surat yang digunakan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan, sedangkan SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Menurut Raden, penyelesaian kedua proses tersebut kerap dipercepat pada Desember.

Raden juga menyoroti kemungkinan penundaan restitusi pajak hingga Januari tahun berikutnya, meskipun pengembalian tersebut seharusnya dapat dilakukan pada Desember. Menurut pengamatannya, penundaan itu dapat membantu menjaga penerimaan pajak neto pada akhir tahun, tetapi berpotensi menambah tekanan pada periode berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp 1.607,6 triliun, setara 68,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Data tersebut menunjukkan penerimaan masih harus mengejar selisih sekitar Rp 750,1 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 24,1%. Pada akhir September tahun sebelumnya, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp 1.295,3 triliun.

Raden menilai target penerimaan tahunan masih dapat tercapai apabila DJP mampu mempertahankan pertumbuhan tersebut hingga Desember. Ia memperkirakan penerimaan pada bulan terakhir tahun ini secara historis dapat menyumbang sekitar 13% dari target tahunan, sementara kebutuhan penerimaan pada Oktober dan November masing-masing sekitar 9,4% dari target.

"Jika DJP bisa mempertahankan tren penerimaan ini, menurut saya penerimaan pajak di 31 Desember 2026 bisa landing di 100%," ujar Raden Agus Suparman.

Meski memperkirakan target tahunan masih mungkin terpenuhi, Raden memperingatkan dampak penundaan restitusi terhadap penerimaan periode berikutnya. Menurutnya, pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tertunda berpotensi membebani penerimaan pajak neto pada semester I-2027 apabila DJP mulai merealisasikan pembayaran tersebut.