DJP Pertimbangkan Target Pajak dalam Proyeksi Restitusi 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mempertimbangkan target penerimaan negara dan arahan Menteri Keuangan sebelum menetapkan proyeksi pencairan restitusi pajak hingga akhir 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal tersebut di kantor DJP, Jakarta, Kamis (15/10/2026), dengan menegaskan bahwa pemenuhan hak wajib pajak tetap menjadi perhatian. Informasi ini dilansir dari Nasional.

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sekitar Rp 2.357,7 triliun. Menurut Bimo, besaran target tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan proyeksi restitusi, sehingga angka pencairan hingga penghujung tahun belum dapat diumumkan.

Bimo menjelaskan bahwa keputusan terkait restitusi akan mengikuti arahan Menteri Keuangan dan mempertimbangkan sasaran penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk proyeksi pencairan restitusi 2026, saya belum bisa menyampaikan. Namun, yang jelas, jika kita menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp 2.300 triliun lebih, saya akan melihatnya sesuai dengan arahan Bapak Menteri," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Selain mempertimbangkan penerimaan negara, DJP memastikan pelaksanaan kebijakan perpajakan tetap mengikuti ketentuan hukum dan standar operasional prosedur (SOP). Bimo menegaskan bahwa proses tersebut harus tetap menjamin terpenuhinya hak wajib pajak.

Di sisi lain, DJP juga bertugas menjaga penerimaan negara agar dapat mendukung belanja pemerintah dan mempertahankan keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah.

Bimo menyebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri padat karya, serta sektor berorientasi ekspor sebagai kelompok yang mendapat perhatian dalam kebijakan tersebut. Prioritas ini, menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden dan Menteri Keuangan.

"Kedua, tentu sesuai dengan arahan Presiden dan Bapak Menteri. Sekali lagi, saya sudah mengatakannya berkali-kali, prioritasnya UMKM, prioritasnya sektor padat karya, prioritas berikutnya adalah sektor yang mendorong ekspor," kata Bimo.

Besaran pencairan restitusi dan realisasi penerimaan pajak masih dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan dan kondisi penerimaan. Karena itu, DJP belum memberikan angka pasti untuk realisasi hingga akhir 2026.

"Jadi, angkanya sendiri akan sangat dinamis. Sebab, saya bukan peramal. Jadi, saya menyampaikan apa adanya," tandas Bimo.