Penerimaan Pajak Baru Capai 68,2 Persen Target APBN 2026

Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan mengejar target penerimaan pajak dalam APBN 2026 setelah realisasi hingga akhir September mencapai Rp 1.607,6 triliun atau 68,2% dari sasaran tahunan. Dilansir dari Nasional, Kementerian Keuangan mencatat masih ada kekurangan Rp 750,1 triliun yang harus dipenuhi selama Oktober hingga Desember 2026.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, target penerimaan pajak tahun ini ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun. Meski belum mencapai sasaran, penerimaan hingga September tumbuh 24,1% secara tahunan dibandingkan Rp 1.295,3 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah perlu mengumpulkan rata-rata sekitar Rp 250 triliun per bulan selama kuartal IV-2026. Kebutuhan ini menjadi perhatian karena capaian bulanan harus meningkat dibandingkan rata-rata penerimaan selama sembilan bulan pertama.

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai kinerja penerimaan pada September membaik dibandingkan Agustus. Menurutnya, capaian tersebut juga melampaui realisasi pada periode yang sama pada 2024.

Fajry melihat peluang bagi pemerintah untuk mendekati target tahunan, terutama karena harga sejumlah komoditas masih bertahan tinggi dan berpotensi menopang penerimaan negara.

"Secara historis, penerimaan pajak pada akhir tahun berpotensi mencapai target dalam APBN 2026. Terlebih lagi, harga beberapa komoditas masih tetap tinggi hingga saat ini," ujar Fajry Akbar, pengamat pajak CITA, Jumat (9/10/2026).

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, Fajry memperkirakan penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat mencapai 98% hingga 100% dari target APBN 2026. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan pencairan restitusi pajak dapat menekan penerimaan neto.

Restitusi merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Jika pemerintah mempercepat pembayaran restitusi yang sebelumnya tertunda, jumlah penerimaan pajak neto yang tercatat pada akhir tahun dapat berkurang.

Berbeda dengan proyeksi tersebut, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pencapaian target secara penuh masih sulit. Pemerintah harus mengejar kekurangan sekitar Rp 750 triliun dalam tiga bulan, dengan kebutuhan penerimaan bulanan sekitar 40% lebih tinggi daripada rata-rata selama Januari hingga September 2026.

Yusuf mengakui penerimaan pajak biasanya meningkat menjelang akhir tahun, terutama pada Desember. Namun, jika setoran pada kuartal IV-2026 hanya naik sekitar 20% hingga 25% dibandingkan rata-rata bulanan sebelumnya, realisasi diperkirakan mencapai 95% hingga 97% dari target.

Dalam skenario tersebut, menurut perhitungan Yusuf, kekurangan penerimaan pajak akan berada pada kisaran Rp 80 triliun hingga Rp 110 triliun. Proyeksi ini menunjukkan bahwa peningkatan setoran pada akhir tahun belum tentu cukup untuk menutup seluruh kekurangan.

Yusuf juga meminta pertumbuhan penerimaan sebesar 24,1% secara tahunan dicermati dengan mempertimbangkan faktor pembanding. Menurutnya, kenaikan tersebut turut dipengaruhi basis penerimaan tahun sebelumnya yang relatif rendah serta pembayaran restitusi yang lebih kecil pada September.

Jika pencairan restitusi meningkat pada kuartal IV-2026, penerimaan neto berpotensi kembali tertekan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan mengurangi nilai penerimaan bersih yang dibukukan pemerintah.

Selain risiko penerimaan, Yusuf menyoroti pemangkasan perjalanan dinas dan penundaan sejumlah belanja aparatur sebagai indikasi langkah antisipasi pemerintah. Kebijakan pengendalian pengeluaran tersebut dinilai berkaitan dengan upaya membatasi risiko pelebaran defisit APBN.

Risiko fiskal itu menjadi perhatian karena defisit anggaran mendekati batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah masih perlu mengejar penerimaan pada kuartal terakhir sambil mengelola belanja negara untuk menjaga posisi anggaran.