Penerimaan Pajak Tumbuh 24,1 Persen hingga September 2026

Realisasi penerimaan pajak Indonesia hingga September 2026 meningkat 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski menunjukkan pertumbuhan tahunan yang tinggi, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan dalam APBN 2026, dilansir dari Nasional.

Dengan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah masih harus menghimpun sekitar Rp 750,1 triliun selama tiga bulan terakhir tahun ini. Kebutuhan tersebut menjadi tantangan dalam upaya mencapai sasaran penerimaan yang telah ditetapkan untuk sepanjang 2026.

Kinerja penerimaan pajak menunjukkan hasil yang berbeda pada setiap kelompok pajak. PPh non migas dan PPN serta PPnBM mencatat pertumbuhan positif, sementara PBB dan pajak lainnya mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berikut rincian realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 berdasarkan data yang disampaikan pemerintah.

PPh non migas telah terkumpul sebesar Rp 809,3 triliun atau 70,1% dari target APBN. Dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, penerimaan dari kelompok pajak ini meningkat 17,6%.

Sementara itu, PPN dan PPnBM mencatat penerimaan Rp 683,3 triliun dengan pertumbuhan tahunan 38,6%. Walaupun kenaikannya cukup tinggi, realisasi kelompok pajak tersebut baru mencapai 68,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

PPh Migas mencatat pertumbuhan paling tinggi di antara kelompok pajak yang dirinci, yakni 128,2% secara tahunan. Penerimaannya mencapai Rp 43,6 triliun atau setara 79,0% dari target APBN.

Berbeda dengan kelompok tersebut, PBB dan pajak lainnya mengalami kontraksi sebesar 24,8%. Realisasi penerimaannya tercatat Rp 71,4 triliun, yang baru memenuhi 48,6% dari target anggaran.

Pemerintah percepat pemrosesan restitusi pajak

Di tengah upaya mengejar target penerimaan, pemerintah juga menyoroti kelancaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa pengelolaan restitusi tetap dilakukan dengan menjaga hak wajib pajak untuk memperoleh pengembalian tersebut.

Suahasil telah meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mempercepat pemrosesan restitusi, terutama bagi industri padat karya dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan proses pengembalian pajak bagi pihak yang membutuhkan arus kas dapat segera ditangani.

Dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (9/10), Suahasil menjelaskan instruksi tersebut sebagai berikut.

"Saya telah memberikan instruksi pada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak wajib pajak untuk industri-industri yang memerlukan cashflow, industri padat karya, UMKM itu diberikan secepat mungkin diproses hak para wajib pajak ini," ujar Suahasil.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa percepatan administrasi restitusi tetap menjadi perhatian pemerintah meskipun penerimaan pajak belum mencapai sasaran tahunan. Industri padat karya dan UMKM secara khusus disebut sebagai kelompok yang perlu memperoleh pemrosesan restitusi secepat mungkin.

Dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 24,1% hingga September 2026, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk mengumpulkan sekitar Rp 750,1 triliun dalam tiga bulan tersisa. Pada saat yang sama, realisasi masing-masing jenis pajak memperlihatkan tingkat pencapaian target yang beragam, mulai dari 48,6% untuk PBB dan pajak lainnya hingga 79,0% untuk PPh Migas.