Komdigi Uji Ulang Portal Perlinsos Usai Tembus 15,7 Juta KK

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan pengujian beban lanjutan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memastikan sistem mampu melayani peningkatan pendaftaran bantuan sosial. Dilansir dari Medcom, jumlah pendaftar mencapai 15.775.087 kepala keluarga (KK) per 28 Oktober 2026, dengan lonjakan akses yang sempat mengganggu layanan.

Data Komdigi menunjukkan pendaftaran harian tertinggi terjadi pada 15 Oktober 2026, sebanyak 691.722 KK. Sepanjang 1–27 Oktober 2026, rata-rata pendaftaran mencapai sekitar 382 ribu KK per hari.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Yesi Arnaz Ferari, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah pendaftar menjadi tantangan bagi pengembangan layanan digitalisasi bantuan sosial. Untuk menstabilkan sistem, Komdigi memigrasikan infrastruktur ke lingkungan GC2 pada awal Oktober 2026.

Pengujian awal atau uji asap menunjukkan sistem mampu menerima beban sekitar 600 ribu. Namun, Komdigi masih perlu menguji kapasitas maksimal setelah peningkatan infrastruktur tersebut.

Dalam acara Ngopi Bareng yang diselenggarakan Kemkomdigi pada Kamis, 29 Oktober 2026, Yesi menyampaikan bahwa tim sedang menyempurnakan konfigurasi sistem sebelum melakukan pengujian berikutnya.

"Sekarang kita lagi coba penyempurnaan lagi. Nanti dalam minggu depan, kita akan lakukan kembali pengujian tekanan sistemnya. Mendapatkan angka yang maksimal," ujar Yesi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital.

Menurut Yesi, hasil pengujian akan menjadi dasar untuk menentukan kemampuan layanan dalam menampung pendaftaran masyarakat. Komdigi juga perlu mengantisipasi lonjakan lalu lintas akses karena kapasitas infrastruktur memiliki batas.

Selain penguatan infrastruktur, Yesi menyoroti integrasi aplikasi pemerintah yang masih menghadapi kendala. Ribuan aplikasi telah digunakan oleh instansi pemerintah, tetapi pertukaran data antarsistem belum sepenuhnya terintegrasi.

Ia menjelaskan bahwa transformasi digital tidak mengharuskan seluruh aplikasi pemerintah digabungkan ke dalam satu platform. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap dapat mengelola proses bisnis masing-masing dengan dukungan standar yang memungkinkan sistem saling terhubung.

Salah satu infrastruktur pendukungnya ialah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang menghubungkan pertukaran data antarsistem kementerian dan lembaga. Data tetap dikelola oleh instansi pemiliknya, sedangkan SPLP meneruskan permintaan kepada pihak penyedia data.

Yesi menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak mengambil alih penyimpanan data milik instansi. Ia menjelaskan fungsi SPLP dalam menghubungkan sistem tanpa mengakses isi data secara langsung.

"Jadi SPLP ini, Bapak Ibu sekalian, tidak mengintip data. Datanya tetap masih ada di masing-masing pengampu. Jadi SPLP ini hanya mengarahkan saja," ujar Yesi.

Integrasi tersebut diharapkan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk berulang kali mengisi informasi yang sama saat menggunakan layanan publik. Pertukaran data berlangsung antarsistem, sementara masyarakat cukup memberikan informasi yang diperlukan.

Dalam digitalisasi perlindungan sosial, SPLP mendukung pertukaran data untuk membantu verifikasi calon penerima bantuan. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Sosial sebagai pemilik proses bisnis dan Komdigi dalam pengembangan sistem penghubung.

Yesi memaparkan bahwa uji coba di Banyuwangi menunjukkan digitalisasi dapat memangkas proses administrasi bantuan sosial dari sekitar 75 hingga 200 hari menjadi sekitar satu menit hingga enam jam. Percepatan tersebut berkaitan dengan penyederhanaan tahapan dalam proses bisnis.

Meski demikian, pelaksanaan layanan digital juga perlu mempertimbangkan keterbatasan akses internet dan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. Sebagian calon penerima bantuan tidak memiliki telepon pintar atau belum mampu melakukan pendaftaran secara mandiri.

Untuk membantu kelompok tersebut, pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui keterlibatan agen dan relawan. Mereka dapat berasal dari aparatur sipil negara, TNI, Polri, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Yesi menegaskan bahwa para agen bertugas sebagai relawan yang membantu masyarakat mengakses pendaftaran. Mereka tidak diperbolehkan memungut komisi dari warga yang mendapatkan bantuan pendaftaran.