Komdigi Periksa Dugaan Kebocoran Data Fore Coffee

Pengawasan terhadap keamanan data pelanggan Fore Coffee kini memasuki tahap pemeriksaan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menganalisis laporan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi yang disampaikan PT Fore Kopi Indonesia Tbk pada 28 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital, Muchtarul Huda, mengatakan laporan perusahaan tersebut sedang ditindaklanjuti melalui analisis dan pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil proses ini akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Dalam keterangannya kepada media, Huda mengonfirmasi bahwa laporan resmi telah diterima Komdigi pada akhir Oktober 2026.

"PT Fore Kopi Indonesia Tbk telah melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi (PDP) kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komdigi saat ini tengah melakukan analisis dan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut," kata Muchtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital.

Potensi sanksi administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Komdigi akan menilai apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan data pribadi. Pengawasan dan penegakan aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan pelaksanaannya juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026.

Selain itu, Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PP tersebut. Atas dasar itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih dapat digunakan sebagai rujukan sepanjang relevan. Komdigi juga belum menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan insiden tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah tanggung jawab berada pada Fore Coffee sebagai pengendali data pribadi atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sistem dan data perusahaan.

Huda menegaskan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata laporan awal. "Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran serta pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian. Oleh karena itu, pihak yang akan dikenai sanksi maupun jenis sanksi administratif yang akan diterapkan belum dapat ditentukan sebelum proses pemeriksaan selesai," jelas Muchtarul Huda.

Di tengah penanganan laporan Fore Coffee, Komdigi turut menyampaikan perkembangan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi (PDP). Institusi tersebut dipersiapkan untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan data.

Menurut Huda, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan lembaga PDP telah mencapai tahap final. Dokumen tersebut sudah disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Komdigi juga telah menyiapkan satuan tugas khusus untuk mendukung kelancaran proses transisi. Pembentukan lembaga PDP menjadi bagian dari implementasi UU PDP, khususnya dalam pengawasan kepatuhan dan penegakan aturan pelindungan data pribadi.