Komdigi Atur Penghapusan Konten Mendesak Maksimal Empat Jam

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan mekanisme penanganan konten digital melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Aturan yang dijelaskan pada 2 November 2026 tersebut mengatur pengawasan disinformasi, termasuk kewajiban platform menghapus konten mendesak maksimal empat jam setelah menerima surat perintah pemutusan akses.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menjelaskan kedua keputusan tersebut menjadi pedoman penanganan konten yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara. Implementasinya terhubung dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) berdasarkan KM 522 Tahun 2024.

Mediodecci menjelaskan pembagian fungsi kedua keputusan tersebut dalam keterangannya di Jakarta Pusat.

"KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara", ujar Mediodecci Lustarini.

Komdigi menyatakan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang disampaikan secara sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan. Kriteria konten yang dapat ditangani mencakup informasi yang tidak sesuai fakta, upaya memecah persatuan, menimbulkan kerugian, memicu konflik sosial, serta menciptakan ketakutan di masyarakat.

Penjelasan tersebut disampaikan untuk mempertegas batas objek pengawasan pemerintah.

"Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128, seperti adanya ketidaksesuaian dengan fakta, upaya memecah persatuan, mengakibatkan kerugian, dapat memicu konflik sosial di masyarakat, serta menimbulkan rasa takut", ujar Mediodecci.

Komdigi juga menegaskan kebijakan tersebut tidak ditujukan kepada produk jurnalistik perusahaan pers, termasuk laporan investigasi. Pemilik unggahan yang merasa dirugikan akibat kesalahan moderasi dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan konten.

Hak pengajuan keberatan tersebut juga berlaku apabila kesalahan moderasi diduga dilakukan secara mandiri oleh platform digital.

"Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut", ujar Mediodecci.

Dalam mekanisme SAMAN, kewajiban penghapusan konten tidak langsung berlaku ketika pemerintah menerima laporan atau menemukan unggahan yang diduga melanggar ketentuan. Komdigi terlebih dahulu memeriksa laporan, dasar hukum, tautan konten, serta bukti pendukung sebelum mengirimkan notifikasi kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Platform memperoleh waktu tanggapan selama 12 jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak. Apabila tidak memberikan tanggapan dalam periode tersebut, Komdigi dapat menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN.

Setelah surat perintah diterbitkan, PSE wajib menindaklanjuti pemutusan akses maksimal 1 x 4 jam untuk konten mendesak dan 1 x 24 jam untuk konten tidak mendesak. Tenggat tersebut mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan sekaligus kecepatan penyebaran informasi di internet.

Komdigi menjelaskan bahwa SAMAN juga digunakan untuk memantau kepatuhan platform penyedia layanan konten buatan pengguna atau user-generated content (UGC). Sistem tersebut mendukung penghitungan denda administratif apabila PSE tidak memenuhi kewajiban pemutusan akses terhadap konten terlarang.

Di sisi lain, penerapan pengawasan konten memunculkan kekhawatiran mengenai kebebasan berekspresi. Kompas.id dalam pemberitaan 1 November 2026 menyoroti keluhan sejumlah influencer, artis, dan pemuka agama terkait konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka unggah pada Oktober lalu.

Sejumlah unggahan tersebut dilaporkan mengalami penghapusan atau pembatasan jangkauan yang diduga berkaitan dengan permintaan moderasi pemerintah kepada platform media sosial. Pemberitaan itu juga mengangkat kekhawatiran mengenai ancaman pidana dan serangan digital terhadap pihak yang menyampaikan kritik di ruang daring.

Menanggapi tujuan penerapan regulasi, Mediodecci menyatakan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat tanpa menghilangkan hak menyampaikan aspirasi.

"Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah", ujar Mediodecci.