Komdigi Ajukan Perpres Pembentukan Lembaga Pengawas PDP

Pemerintah mulai memasuki tahap akhir pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) setelah rancangan Peraturan Presiden (Perpres) diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga menyiapkan satuan tugas khusus untuk mendukung proses transisi, sebagaimana dilansir dari Detik iNET, Jumat (6/11). Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Muchtarul Huda, menyampaikan bahwa rancangan aturan tersebut telah mencapai tahap final.

Namun, pemerintah belum mengumumkan jadwal penerbitan Perpres maupun waktu mulai beroperasinya lembaga pengawas tersebut. "Rancangan Perpres untuk pembentukan lembaga PDP telah pada tahap final dan saat ini sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Komdigi juga sudah menyiapkan satuan tugas khusus untuk memastikan proses transisi berjalan lancar," kata Muchtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Komdigi.

Lembaga pengawas PDP nantinya bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan pelindungan data pribadi. Kewenangannya mencakup pengawasan, penegakan ketentuan, pemberian sanksi administratif, serta fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Urgensi pembentukan otoritas tersebut turut menjadi perhatian setelah muncul dugaan kegagalan pelindungan data pribadi yang melibatkan PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee. Menurut Muchtarul Huda, perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Laporan itu kini sedang menjalani analisis dan pemeriksaan lebih lanjut oleh kementerian.

Penanganan dugaan pelanggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan pengawasan kepatuhan serta penegakan ketentuan pelindungan data pribadi. Pasal 224 PP Nomor 33 Tahun 2026 juga mengatur bahwa peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah tersebut. Atas dasar itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik masih dapat digunakan sebagai rujukan sepanjang relevan.

Dalam pemeriksaan kasus Fore Coffee, penentuan pihak yang bertanggung jawab belum dapat dilakukan sebelum seluruh hasil pemeriksaan tersedia. Komdigi belum memastikan apakah tanggung jawab berada pada perusahaan sebagai pengendali data pribadi atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data. Pembentukan lembaga pengawas merupakan amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 yang disahkan pada 2022.

Regulasi tersebut menetapkan keberadaan otoritas yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelindungan data pribadi dan menegakkan hukum administratif. Meski UU PDP mulai berlaku pada 17 Oktober 2024, lembaga pengawas yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum terbentuk hingga perkembangan pengajuan rancangan Perpres ini.