Komdigi Tangani 5,15 Juta Konten Negatif di Internet

Penurunan konten provokatif di media sosial dirasakan sejumlah pengguna setelah tensi politik mereda, sementara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus memperkuat pengawasan ruang digital. Dilansir dari Detik iNET, Komdigi menangani 5,15 juta konten negatif selama 20 Oktober 2024 hingga 11 September 2026.

Berdasarkan Laporan Kinerja Keuangan Komdigi Tahun 2025, pemerintah memutus akses terhadap 2.737.962 konten negatif sepanjang 2025. Jumlah tersebut mencakup 2.358.557 konten pada situs dan 379.405 konten pada platform media sosial.

Dalam laporan yang sama, kategori konten lainnya meliputi 7.376 konten penipuan, 5.757 pelanggaran hak kekayaan intelektual, 652 pelanggaran keamanan informasi, dan 546 konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor.

Penindakan lainnya mencakup 12 konten terorisme atau radikalisme, sembilan konten kekerasan atau kekerasan terhadap anak, empat konten terkait perlindungan data pribadi, tiga konten perdagangan produk dengan aturan khusus, serta masing-masing dua konten hoaks dan separatisme atau organisasi terlarang.

Mahasiswa Magister Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Josua Erlangga (24), menilai meredanya persaingan politik turut mengurangi kemunculan konten provokatif. Menurutnya, konten semacam itu kerap muncul menjelang pemilu karena kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan.

"Intensitas kemunculan konten negatif cenderung menurun setelah pilpres selesai, dikarenakan kepentingan politik sudah mulai berkurang," ujar Josua.

Meski demikian, mahasiswa tersebut menilai penguatan penanganan informasi menyesatkan tetap diperlukan. Ia mengaitkan kebutuhan tersebut dengan tingkat literasi digital masyarakat yang dinilainya masih kurang baik.

"Komdigi harus selalu melakukan langkah-langkah konkrit dalam memitigasi konten-konten negatif tersebut, terlebih yang berbau disinformasi dan hoaks. Karena konten-konten negatif tersebut sangat berbahaya, terlebih literasi digital masyarakat kita masih terbilang kurang baik," ujar Josua.

Mahasiswi Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Allymatul (25), juga mengingatkan bahwa informasi menyesatkan masih dapat ditemukan meskipun situasi media sosial terasa lebih kondusif dibandingkan masa pemilihan presiden.

"Konten negatif, hoaks, dan misinformasi mungkin terasa berkurang dibandingkan saat era Pilpres, tetapi kita tetap perlu waspada karena konten seperti itu masih bisa ditemukan. Masyarakat juga perlu membiasakan diri untuk menyaring informasi, mengecek sumber, dan tidak langsung percaya atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya," ujar Allymatul.

Allymatul menilai pemerintah berperan dalam mengurangi penyebaran informasi palsu melalui pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat.

"Peran Komdigi juga penting dalam mengurangi penyebaran konten negatif dan hoaks, misalnya dengan melakukan pengawasan terhadap konten di internet, menindaklanjuti konten yang melanggar aturan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang literasi digital," ujar Allymatul.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan bot untuk menyebarkan disinformasi. Menurutnya, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini yang menyesatkan dan mengganggu kualitas demokrasi.

"Sekarang yang bersuara itu bukan manusia beneran, robot, yang kemudian di-generate dengan uang dan sebagainya, untuk menimbulkan disinformasi dan sebagainya," ujar Meutya dalam program Blak-blakan detikcom.

Meutya menegaskan bahwa dampak informasi palsu tidak terbatas pada kerugian individu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan demokrasi dan stabilitas nasional.

"Disinformasi, pembohongan publik, hoaks itu juga sangat meresahkan, meresahkan dalam artian mencederai demokrasi bagi saya," ujar Meutya.

Untuk memperkuat pengawasan, Komdigi menerapkan pendekatan dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut mencakup peningkatan literasi digital, pengembangan teknologi identifikasi konten, pelibatan masyarakat, serta penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Komdigi menyediakan kanal Aduan Konten untuk menerima laporan masyarakat mengenai situs, URL, akun media sosial, aplikasi seluler, dan perangkat lunak yang diduga memuat informasi atau dokumen elektronik bermuatan negatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada tahap pengawasan, kementerian juga menggunakan sistem Trust Positive, teknologi crawling dan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan konten negatif. Pengawasan turut didukung Sistem Analisis Perdagangan Online (SAPO) dan pengelolaan basis data hoaks.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1), Meutya menyampaikan rencana penguatan mekanisme pemblokiran konten digital pada 2026, terutama untuk materi yang membahayakan masyarakat.

"Di 2026, kita melakukan penguatan mekanisme sistem pemblokiran juga peningkatan durasi pemutusan akses, khususnya terhadap konten-konten yang membahayakan," ujar Meutya.

Pada tahap hilir, Komdigi memperkuat tanggung jawab penyelenggara platform melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Mekanisme tersebut mewajibkan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat berbasis konten buatan pengguna mematuhi regulasi, termasuk menghapus konten ilegal.

Menurut situs resmi Komdigi, sebanyak 358 batch aduan yang mencakup 1.801 URL telah ditangani melalui mekanisme tersebut selama Februari 2025 hingga 11 September 2026.

Meutya menyatakan bahwa keberhasilan pengawasan tidak cukup dinilai dari jumlah konten yang dihapus. Pemerintah juga menargetkan pengurangan paparan, pembatasan akses, penekanan transaksi berisiko, dan pencegahan kerugian masyarakat.

"Tujuan akhirnya adalah mengurangi paparan, mempersempit akses, menekan transaksi, dan mencegah kerugian yang dialami masyarakat. Jadi yang kita putus bukan hanya kontennya, tetapi rantai ekosistemnya," ujar Meutya.