Komdigi Catat 15,7 Juta KK Mendaftar Bansos Digital

Pendaftaran bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah mencapai 15,7 juta kepala keluarga (KK) menjelang peluncuran pada 10 November 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan 48 juta KK mendaftar program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dilansir dari Nasional.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi Yessi Arnaz Ferari menyampaikan, jumlah pendaftar bertambah rata-rata 300.000–500.000 KK setiap hari. Data tersebut menunjukkan perkembangan registrasi, tetapi tidak mencerminkan jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan ataupun bantuan yang sudah disalurkan.

Dalam forum diskusi Komdigi di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Yessi menjelaskan cakupan pendaftaran dan sasaran program bantuan sosial yang dikelola melalui sistem digital tersebut.

"Sudah ada sekitar 15,7 juta KK yang mendaftar program bansos. Bansos itu ada PKH sama Bantuan Pangan Non Tunai. Target registrasinya adalah sekitar 48 juta KK dari populasi seluruh KK di Indonesia," ujar Yessi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi.

Selain memperluas akses pendaftaran, digitalisasi ditujukan untuk mempercepat proses administrasi bantuan sosial. Menurut Yessi, mekanisme manual sebelumnya membutuhkan waktu hingga 75–200 hari, terhitung sejak pendaftaran hingga bantuan diterima masyarakat.

Melalui penerapan Digital Public Infrastructure (DPI), proses pendaftaran kini dapat berlangsung jauh lebih singkat. Yessi menyebut durasi proses yang sebelumnya memerlukan waktu berbulan-bulan dapat dipangkas menjadi hitungan menit hingga jam.

"Sebelumnya, proses manual itu bisa sampai 75 sampai 200 hari dalam proses bisnis bansos, dari daftar sampai dapat. Nah sekarang, pendaftaran melalui DPI digitalisasi itu bisa dipotong menjadi 1 menit sampai 6 jam," ujar Yessi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi.

Digitalisasi tersebut juga dirancang untuk mengurangi biaya pengurusan bantuan sosial yang harus ditanggung masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Komdigi menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung pertukaran data antarkementerian dan lembaga.

Integrasi melalui SPLP memungkinkan proses verifikasi berlangsung tanpa harus memindahkan seluruh data ke satu tempat. Sementara itu, penetapan penerima bantuan sosial tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengembangan Perlinsos Digital tidak menggunakan anggaran khusus yang berdiri sendiri. Sistem tersebut dibangun melalui kerja sama antarlembaga, dengan Kemensos sebagai pemilik proses bisnis, Komdigi sebagai penyedia SPLP, dan Dukcapil sebagai pihak yang mendukung verifikasi identitas.

"Tidak ada dedicated anggaran khusus untuk Perlinsos, enggak ada. Tapi Perlinsos ini benar-benar patungan gotong royong," tegas Yessi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi.

Komdigi berharap sistem tersebut dapat meningkatkan ketepatan data dan transparansi penyaluran bantuan sosial. Adapun data realisasi anggaran penyaluran bansos secara keseluruhan hingga akhir tahun berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial.