Komdigi Integrasikan Layanan Pemerintah Lewat SPLP

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan sistem penghubung layanan digital untuk mempercepat pertukaran data antarkementerian dan lembaga, termasuk dalam verifikasi calon penerima bantuan sosial. Dilansir dari Nasional, upaya ini dilakukan melalui Digital Public Infrastructure (DPI) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dibahas dalam Diskusi Bareng Komdigi, Kamis (29/10/2026).

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi Yessi Arnaz Ferari menjelaskan, SPLP memungkinkan sistem milik setiap instansi saling terhubung tanpa mengharuskan seluruh aplikasi dan data dilebur ke dalam satu sistem terpusat.

Melalui mekanisme tersebut, data tetap disimpan dan dikelola oleh kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab atas informasi bersangkutan. SPLP bertugas meneruskan permintaan dan pertukaran informasi sesuai kebutuhan antarlembaga.

Yessi menjelaskan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagai penghubung, bukan sarana untuk mengakses atau memusatkan seluruh data pemerintah.

"Jadi, SPLP ini, rekan-rekan yang saya hormati, tidak mengintip data, datanya tetap masih ada di masing-masing pengampu. Jadi, SPLP ini hanya me-routing-kan saja. Jadi, ibaratnya kalau kita ada jasa pengiriman seperti Gojek, hanya mengantarkan saja," ujar Yessi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Komdigi.

Salah satu penerapan integrasi lintas instansi tersebut adalah program perlindungan sosial (Perlinsos). Dalam prosesnya, data dari sejumlah kementerian dan lembaga dapat dimanfaatkan untuk membantu memeriksa identitas serta mencocokkan informasi calon penerima bantuan.

Data kependudukan menjadi salah satu acuan dalam pencocokan identitas, sementara informasi dari instansi lain berfungsi sebagai data pendukung. Penentuan kelayakan penerima tetap melibatkan mekanisme seleksi yang dijalankan bersama Kementerian Sosial.

Menurut Yessi, pemanfaatan SPLP mempercepat pertukaran informasi yang diperlukan dalam proses seleksi tersebut. Hasil penilaian kelayakan tetap dihasilkan melalui algoritma atau sistem seleksi yang melibatkan Kementerian Sosial.

"Sampai ada di sini yang namanya bersama Kementerian Sosial algoritma ataupun sistem penyeleksian, akhirnya memunculkan data, ‘Orang ini layak,’ ‘Orang ini tidak layak’. Itu untuk percepatannya dengan adanya SPLP, jadi SPLP mempercepat proses pertukaran data," ujar Yessi.

Komdigi menempatkan keterhubungan sistem dan tata kelola data sebagai bagian dari pengembangan ekosistem digital pemerintah. Melalui pendekatan ini, pertukaran informasi diharapkan mendukung efisiensi pelayanan publik tanpa menghapus tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga atas data yang dikelolanya.