Komdigi Tegaskan Aturan Disinformasi Tak Batasi Kritik Publik

Pengawasan konten digital melalui aturan baru Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipastikan tidak ditujukan untuk membungkam kritik masyarakat. Ketentuan tersebut mengatur penanganan disinformasi dan ujaran kebencian dengan mekanisme yang terukur, sebagaimana dilansir dari Detik iNET, Senin (2/11/2026).

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 dan Nomor 128 Tahun 2026. Kedua keputusan tersebut menjadi landasan pengawasan sekaligus pedoman penanganan konten yang dinilai melanggar ketentuan di ruang digital.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tetap mempertimbangkan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat secara sah.

Dalam penjelasannya, ia memaparkan perbedaan fungsi kedua keputusan tersebut.

"KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara".

Dengan demikian, tidak semua unggahan yang berisi kritik atau pandangan berbeda otomatis masuk dalam kategori konten yang harus ditindak. Komdigi menyatakan bahwa ekspresi masyarakat yang disampaikan secara sah tetap berada dalam perlindungan kebebasan berpendapat.

Fokus pengawasan diarahkan pada disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi ketentuan KM 128. Penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik serta potensi dampak konten terhadap masyarakat.

Kriteria yang menjadi perhatian mencakup informasi yang bertentangan dengan fakta, materi yang berupaya memecah persatuan, serta konten yang dapat mengakibatkan kerugian. Selain itu, unggahan yang berpotensi memicu konflik sosial atau menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat juga termasuk dalam cakupan pengawasan.

Mediodecci kembali menegaskan batas antara ekspresi yang dilindungi dan konten yang menjadi sasaran penanganan.

"Kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta merta menjadi objek penindakan, karena fokus penanganan pada konten bermuatan disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria pada KM 128," ungkapnya.

Perlindungan Karya Jurnalistik dan Hak Mengajukan Keberatan

Selain kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap aktivitas pers juga menjadi bagian dari penjelasan Komdigi. Produk jurnalistik yang diterbitkan perusahaan pers dipastikan tidak menjadi sasaran penanganan berdasarkan kebijakan tersebut.

Perlindungan itu turut mencakup karya jurnalistik investigatif. Komdigi menyebut pengecualian tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan pers dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Di sisi lain, pemilik unggahan tetap mempunyai hak untuk meminta peninjauan apabila merasa kontennya dihapus akibat kekeliruan moderasi. Pengajuan keberatan dan permintaan pemulihan konten dapat dilakukan melalui mekanisme yang disediakan.

Kesempatan tersebut juga berlaku apabila dugaan kesalahan penghapusan berasal dari keputusan platform digital secara mandiri, bukan semata-mata tindakan berdasarkan instruksi pemerintah.

"Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut," kata Mediodecci.

Penjelasan Batas Waktu Penghapusan Konten Empat Jam

Ketentuan lain yang menjadi perhatian adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memutus akses terhadap konten tertentu dalam waktu paling lambat empat jam. Namun, batas waktu tersebut tidak otomatis dihitung sejak laporan masyarakat diterima atau sebuah unggahan ditemukan.

Pengaturan tenggat tersebut berkaitan dengan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (Saman), yang sebelumnya telah diatur melalui KM 522 Tahun 2024. Sistem ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan platform digital terhadap kewajiban pemutusan akses atas konten terlarang.

Sebelum perintah penghapusan diterbitkan, Komdigi harus memeriksa terlebih dahulu laporan masyarakat maupun hasil temuannya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan apakah materi yang diperiksa benar-benar memenuhi unsur pelanggaran.

Jika ditemukan unsur pelanggaran, pemberitahuan akan dikirimkan kepada platform digital. Pihak platform kemudian memperoleh kesempatan untuk memberikan tanggapan sebelum proses dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Perbedaan Tenggat Respons dan Pemutusan Akses

Waktu yang diberikan kepada platform untuk merespons pemberitahuan dibedakan berdasarkan tingkat urgensi konten. Untuk kategori mendesak, batas tanggapan ditetapkan selama 1 x 12 jam.

Sementara itu, platform memperoleh waktu 24 jam untuk memberikan respons terhadap pemberitahuan mengenai konten yang tidak mendesak. Kedua tenggat tersebut merupakan bagian dari proses sebelum surat perintah pemutusan akses diterbitkan.

Apabila platform tidak memberikan tanggapan hingga batas waktu berakhir, Komdigi dapat melanjutkan proses dengan menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN.

Setelah surat perintah resmi diterbitkan, kewajiban platform untuk menindaklanjuti pemutusan akses memiliki tenggat tersendiri. Ketentuan pelaksanaannya dibedakan sebagai berikut:

• Konten mendesak: pemutusan akses paling lambat 1 x 4 jam setelah surat perintah diterbitkan.

• Konten tidak mendesak: pemutusan akses paling lambat 1 x 24 jam setelah surat perintah diterbitkan.

Pemisahan waktu respons dan pelaksanaan pemutusan akses tersebut menunjukkan bahwa kewajiban empat jam bukan batas waktu yang langsung berlaku sejak konten dilaporkan. Sebelumnya, terdapat tahapan verifikasi, pemberitahuan, serta kesempatan bagi platform untuk menyampaikan tanggapan.

Mediodecci menjelaskan bahwa penetapan tenggat mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan dan analisis ulang terhadap konten. Pada saat yang sama, kecepatan penyebaran informasi melalui internet juga menjadi pertimbangan dalam menentukan batas waktu penanganan.

Komdigi menyatakan bahwa kejelasan kriteria dan prosedur pengawasan diperlukan untuk membangun ruang digital yang bertanggung jawab. Pengaturan tersebut sekaligus diarahkan untuk melindungi masyarakat dari konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

"Upaya tersebut ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak konten yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah," tutupnya.