Kemenperin Usulkan Insentif Kendaraan Hybrid dan REEV

Kementerian Perindustrian mengusulkan insentif nonfiskal bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan range extended electric vehicles (REEV) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta emisi kendaraan. Usulan tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji setelah bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10), dilansir dari Detik Oto.

Bentuk dukungan yang diusulkan meliputi pengecualian aturan ganjil genap, fasilitas parkir khusus, kemudahan administrasi, serta sarana pengisian daya bagi kendaraan yang membutuhkannya. Menurut Sarmuji, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) telah memperoleh sejumlah insentif, sedangkan skema tambahan bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV masih akan dirumuskan.

Sarmuji menjelaskan bahwa kendaraan dengan kombinasi mesin pembakaran internal dan penggerak listrik berpotensi menekan penggunaan BBM, terutama BBM bersubsidi. Teknologi tersebut juga dinilai dapat mendukung efisiensi energi tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

Sarmuji menggambarkan beberapa bentuk insentif nonfiskal yang dapat dipertimbangkan pemerintah.

"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," ujar Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.

Ia menilai dukungan terhadap kendaraan elektrifikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik teknologi yang digunakan. Kendaraan listrik berbasis baterai penuh telah menikmati fasilitas administrasi dan pengecualian ganjil genap, sementara penambahan insentif bagi teknologi lainnya masih dalam tahap perumusan.

"Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya," ujar Sarmuji.

Menurut Sarmuji, perluasan penggunaan kendaraan hybrid dan REEV dapat membantu mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan emisi. Pemerintah juga melihat pengembangan teknologi tersebut sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

"Menurut saya ini sesuatu yang sangat strategis karena dengan memproduksi dan kemudian memasarkan secara lebih masif dua jenis kendaraan itu, akan berdampak pada penghematan BBM kita, khususnya BBM bersubsidi. Di samping juga pasti akan berakibat pada menurunnya emisi," ujar Sarmuji.

Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas penerapan insentif. Koordinasi diperlukan karena kebijakan seperti pengaturan lalu lintas dan fasilitas parkir juga melibatkan instansi lain serta pemerintah daerah.

"Kementerian Perindustrian pasti akan mendukung dan mengomunikasikan ini dengan stakeholder yang lain supaya industri di jenis kendaraan ini akan berkembang di masa-masa yang akan datang," ujar Sarmuji.

Selain dukungan nonfiskal, pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal berupa keringanan pajak. Sarmuji menyebut besaran fasilitas tersebut tidak harus setara dengan insentif yang diterima kendaraan listrik berbasis baterai penuh.

"Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," ujar Sarmuji.

Dari sisi manufaktur, kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV masih menggunakan sejumlah komponen mesin pembakaran internal atau internal combustion engine (ICE). Kondisi tersebut dinilai memberi kesempatan kepada industri komponen otomotif nasional untuk menyesuaikan diri secara bertahap dengan elektrifikasi.

Sarmuji menjelaskan bahwa penggunaan mesin konvensional bersama sistem elektrifikasi dapat mengurangi kebutuhan perubahan menyeluruh pada komponen yang sudah diproduksi industri dalam negeri.

"Kalau yang plug-in maupun hybrid biasa maupun REEV itu masih memakai baterai, tetapi juga masih memakai mesin ICE. Jadi, komponen-komponen yang sekarang diproduksi tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah," ujar Sarmuji.

Kementerian Perindustrian menargetkan pembahasan dan pengusulan tambahan insentif dapat dipercepat pada tahun ini. Sarmuji menyebut kenaikan harga BBM sebagai momentum untuk mendorong pengembangan industri kendaraan elektrifikasi dengan beragam teknologi.

"Insentif akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis tadi. Ini target diusahakan tahun ini," ujar Sarmuji.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika mendukung upaya Kementerian Perindustrian dalam mendorong pengembangan berbagai teknologi kendaraan elektrifikasi. Menurut Putu, dukungan kebijakan diharapkan dapat menopang pertumbuhan industri kendaraan bermotor sekaligus menjaga perkembangan ekosistem pendukungnya.

"Kita mengikuti arahan Kementerian Perindustrian dan kita berharap bahwa itu bisa mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor. Di samping itu, ekosistemnya juga akan terjaga dan berkembang," ujar Putu Juli Ardika.

Putu juga menyampaikan bahwa industri otomotif nasional terus berupaya memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk untuk kendaraan listrik. Berdasarkan survei Gaikindo yang telah dilaporkan kepada Kementerian Perindustrian, sebagian besar kendaraan yang diproduksi dinilai memenuhi ketentuan TKDN sebesar 60 persen.

"Itu sudah dilakukan survei dan sudah kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa dari kendaraan-kendaraan yang diproduksi itu sebagian besar bisa memenuhi ketentuan TKDN 60 persen," ujar Putu Juli Ardika.