Kemenkeu Skenariokan Kenaikan Batas PTKP Pajak Orang Pribadi 2027

Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Pajak sedang membahas skenario kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tahun 2027 guna menyesuaikan kondisi perekonomian, sebagaimana dilansir dari Nasional pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Pembahasan aturan perpajakan tersebut dilakukan secara lintas unit di internal kementerian dan bakal melibatkan diskusi lanjutan bersama kementerian koordinator terkait.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Noor Faisal Achmad menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengenai isu perubahan PTKP di Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

"Ada berapa yang sedang dibicarakan. Salah satu isu mungkin di situ, tapi nanti dibicarakanlah," ujar Noor Faisal Achmad, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kemenkeu.

Noor menambahkan bahwa pemerintah masih memantau perkembangan situasi serta menyusun sejumlah skenario opsi sebelum mengambil keputusan resmi.

"Pemerintah mencoba melihat kondisi, dan mungkin ada beberapa hal yang dibicarakan dengan Kemenko dan lain-lain," kata Noor Faisal Achmad, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kemenkeu.

Ia juga menegaskan penetapan batas maksimal PTKP baru untuk 2027 masih harus melalui tahap pembahasan mendalam.

"Sedang dibicarakan, tunggu prosesnya dulu, nanti dikomunikasikan dengan Kemenko juga," ujar Noor Faisal Achmad, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi DJSEF Kemenkeu.

Sementara itu, pimpinan otoritas perpajakan menyatakan kesiapannya untuk menggali sumber pendapatan negara baru apabila skenario penyesuaian tarif tersebut resmi direalisasikan.

"Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan (PTKP) enggak apa-apa juga," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Otoritas pajak memperkirakan penyesuaian batas PTKP akan memengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi, tetapi dampaknya bisa diredam lewat perluasan basis pajak dan pemanfaatan sistem Coretax.

"Jadi penerimaan pasti akan berubah sedikit. Nanti kalau memang diputuskan (PTKP naik), konsekuensinya kita harus nyari basis pajak yang baru," kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

DJP juga telah mengirimkan rancangan kajian skenario tersebut kepada pihak DJSEF Kemenkeu sebagai bahan pertimbangan lintas lembaga.

"Kalau saya, belum disuruh (menghitung dampak ke penerimaan). Tetapi ketika melihat perkembangan dialog di antara Kementerian Koordinator Perekonomian, kami sudah siap. Skenarionya sudah kami sampaikan ke DJSEF," jelas Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Aturan besaran PTKP wajib pajak orang pribadi yang berlaku saat ini tercatat sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sejak ditetapkan pada 2016 lalu.