DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen

Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% diberlakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, dilansir dari Nasional. Aturan tersebut memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan melalui beberapa skema insentif dengan batas waktu berbeda. Program ini mulai berlaku pada 8 Oktober 2026 dan memiliki periode fasilitas hingga 30 Juni 2027 serta 31 Desember 2027 sesuai skema yang ditentukan.

Besaran pengurangan sanksi ditetapkan berdasarkan jenis sanksi, kondisi wajib pajak, serta periode pelaporan SPT atau pelunasan pajak.

Dalam sejumlah ketentuan, wajib pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%. Besaran tersebut dapat berubah menjadi 50% atau 25% pada periode berikutnya. Fasilitas ini mencakup denda keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan SPT, bunga akibat keterlambatan pembayaran pajak, serta bunga dari pembetulan SPT.

Selain itu, aturan tersebut mencakup sanksi tertentu yang muncul dari hasil pemeriksaan dan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. DJP juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang secara sukarela menyampaikan atau membetulkan SPT.

Untuk skema tertentu, pengurangan sanksi 100% berlaku jika pelaporan atau pembetulan SPT serta pembayaran pajak dilakukan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Jika proses tersebut dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi menjadi 50%. Sementara periode 1 April hingga 30 Juni 2027 memperoleh pengurangan sebesar 25%.

Berbeda dengan penghapusan kewajiban pajak

Meskipun memiliki kemiripan dengan sunset policy, kebijakan KEP-239/PJ/2026 tidak menghapus seluruh kewajiban pajak wajib pajak.

Pengurangan yang diberikan berfokus pada sanksi administratif. Beberapa skema tetap mensyaratkan pelunasan pokok pajak terutang. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai kebijakan tersebut memiliki semangat serupa dengan sunset policy, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas.

"Kebijakan ini semangatnya mirip sunset policy karena sama-sama memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memperbaiki kepatuhan secara sukarela melalui pengurangan atau penghapusan sanksi. Namun, cakupannya lebih terbatas," kata Wahyu kepada Kontan.co.id, Selasa (13/10/2026).

Menurut Wahyu, kebijakan ini dapat menjadi langkah awal membangun cooperative compliance atau kepatuhan kooperatif.

Konsep tersebut mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa menunggu proses penyelesaian sengketa. Namun, Wahyu menjelaskan KEP-239/PJ/2026 belum sepenuhnya masuk dalam ranah cooperative compliance karena fokus utamanya adalah relaksasi sanksi administratif.

Sunset policy sebelumnya berfungsi sebagai instrumen perluasan basis pajak sekaligus memberikan pengampunan sanksi atas pembetulan SPT masa lalu.

Manfaat dan risiko kebijakan

Menurut Wahyu, fasilitas penghapusan sanksi administratif memiliki manfaat bagi penerimaan negara maupun wajib pajak. Salah satu manfaatnya adalah mendorong wajib pajak segera melunasi tunggakan pajak karena beban sanksi administratif dapat berkurang sesuai persyaratan. Kebijakan tersebut juga dapat membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa memberikan tekanan besar terhadap arus kas atau cash flow.

Selain itu, fasilitas ini dapat membuka peluang penyelesaian persoalan perpajakan tanpa melanjutkan sengketa melalui upaya hukum.

Salah satu syarat fasilitas tersebut adalah wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya. Apabila upaya hukum sudah diajukan, wajib pajak harus mencabutnya terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku. "Dengan demikian, biaya kepatuhan akan ditekan lebih rendah," katanya.

Meski memberikan keringanan, kebijakan ini juga memiliki risiko terhadap persepsi keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh.

Wahyu menilai penghapusan sanksi dapat menimbulkan pandangan tidak adil apabila wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh memperoleh manfaat. Di sisi lain, wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu tidak mendapatkan fasilitas serupa.

Karena itu, fasilitas ini tetap memiliki sejumlah persyaratan, termasuk memastikan sanksi administratif yang dimohonkan memenuhi kriteria pengurangan. Kriteria tersebut mencakup ketentuan mengenai kekhilafan atau sanksi yang timbul bukan karena kesalahan wajib pajak.

Wahyu menilai kebijakan penghapusan sanksi administratif tidak semestinya diterapkan secara rutin karena dapat memengaruhi kepercayaan publik. Ia menyebut penerapan berulang berpotensi menekan kepercayaan terutama dari wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.