DJP Beri Pengurangan Sanksi Administratif Pajak

Direktorat Jenderal Pajak DJP memberikan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Dilansir dari Nasional, kebijakan tersebut menetapkan besaran keringanan sanksi secara bertahap berdasarkan waktu penyampaian SPT, pembetulan SPT, serta pelunasan pajak. Keputusan yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026 itu memungkinkan pengurangan sanksi administratif hingga 100% apabila wajib pajak memenuhi ketentuan dan persyaratan khusus.

Dalam beleid tersebut dijelaskan alasan penerapan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung perekonomian nasional.

"Bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong perekonomian nasional, dan untuk melaksanakan Pasal 27A, diperlukan kebijakan perpajakan sehubungan dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif," Salah satu pengaturan mencakup sanksi akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak sampai dengan 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026 yang berstatus kurang bayar.

Untuk kategori tersebut, wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%. Apabila penyampaian SPT dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi yang diberikan menjadi 50%. Sementara itu, periode 1 April hingga 30 Juni 2027 mendapat pengurangan 25%.

Skema pengurangan yang sama diterapkan terhadap sanksi administratif akibat pembetulan SPT secara sukarela serta keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Ketentuan mengenai pembetulan SPT dan keterlambatan pembayaran tersebut tetap mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan dalam keputusan DJP. Selain itu, DJP memberikan keringanan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, serta dokumen berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan PBB.

Nilai pengurangan untuk kategori tersebut ditentukan berdasarkan jenis sanksi, waktu pelunasan pokok pajak, dan terpenuhinya persyaratan khusus.

Wajib pajak yang ingin memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu pengajuan permohonan tersebut ditetapkan paling lambat pada 1 Oktober 2028. DJP juga mengatur sejumlah syarat administratif bagi pemohon. Salah satunya, wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya.

Jika sebelumnya telah mengajukan upaya hukum, wajib pajak harus mencabut pengajuan tersebut agar dapat memenuhi ketentuan permohonan.

Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah penyampaian pernyataan bahwa sanksi administratif muncul akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan. Fasilitas pengurangan atau penghapusan hanya berlaku untuk sanksi administratif yang belum dibayar atau belum dilunasi oleh wajib pajak.