Kemenkeu Siapkan Kewajiban Praktik Konsultan Pajak Lewat Kantor

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mewajibkan konsultan pajak memberikan layanan melalui kantor konsultan pajak (KKP) sebagai bagian dari penataan profesi dan penguatan pengawasan. Rencana tersebut disampaikan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) dalam diskusi perpajakan pada Selasa (20/10/2026), meskipun kewajiban itu belum tercantum dalam PMK 55/2026. Ketua Tim Kerja Pengawasan Profesi Akuntansi Direktorat PPPK, Arie Wibowo, menjelaskan bahwa PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 menjadi fondasi awal pengaturan profesi.

Menurutnya, kewajiban menjalankan praktik melalui kantor masih berada dalam tahap transisi dan akan diatur lebih lanjut. Arie mendorong konsultan pajak mulai mempertimbangkan pendirian kantor. Ia juga menyampaikan bahwa Direktorat PPPK berencana membantu memasarkan kantor konsultan pajak yang telah memperoleh izin melalui kegiatan promosi oleh regulator.

"PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 bukan akhir, ini justru fondasi awal. Ke depan kita mengarah ke sana (memberikan jasa konsultan pajak lewat KKP). Saat ini masih transisi," ujar Arie Wibowo, Ketua Tim Kerja Pengawasan Profesi Akuntansi Direktorat PPPK.

Arie menjelaskan bahwa kantor konsultan pajak tidak diperbolehkan beriklan sendiri, sedangkan regulator dapat membantu memperkenalkan kantor yang telah mengantongi izin. Rencana tersebut ditujukan untuk mendukung pemasaran jasa konsultan pajak yang memenuhi ketentuan. "Kami sarankan buka saja kantor konsultan pajak karena tahun depan kami akan melakukan pencitraan.

Kantor konsultan pajak kan tidak boleh beriklan, tetapi kami sebagai regulator boleh. Kami akan mempromosikan konsultan pajak yang sudah berizin. Kami yang akan bergerak untuk memasarkannya," ujar Arie Wibowo.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Profesi Keuangan Direktorat PPPK, Ririn Septiani, menjelaskan bahwa pengaturan kantor merupakan praktik yang telah diterapkan pada sejumlah profesi penunjang sektor keuangan. Ia membandingkan ketentuan bagi konsultan pajak dengan aturan yang berlaku bagi akuntan publik, aktuaris, dan penilai. "Ini sebenarnya praktik yang lazim bagi profesi, seperti akuntan publik, aktuaris, dan penilai. Bahkan, ketika mereka memberikan jasanya, mereka wajib melalui kantor," ujar Ririn Septiani, Ketua Tim Kerja Pembinaan Profesi Keuangan Direktorat PPPK.

Menurut Ririn, PMK 55/2026 saat ini memberikan pilihan kepada konsultan pajak untuk menjalankan praktik melalui kantor. Pengaturan tersebut juga memperjelas tata kelola bagi konsultan yang memilih mendirikan badan usaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat. "Pengaturan ini memberikan pilihan kepada Bapak dan Ibu terkait bentuk praktik yang akan dijalankan.

Pengaturan ini juga memperkuat tata kelola apabila konsultan pajak memilih menjalankan praktiknya melalui kantor konsultan pajak," ujar Ririn Septiani. Berdasarkan ketentuan PMK 55/2026, kantor konsultan pajak dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau perseroan terbatas (PT). Setiap bentuk usaha memiliki persyaratan tersendiri, sedangkan tanggung jawab profesional atas layanan tetap melekat pada konsultan pajak pemegang izin.

"Setiap bentuk memiliki persyaratan tertentu. Namun, apa pun bentuk yang dipilih, prinsip utamanya adalah praktik konsultan pajak harus tetap berada di bawah kepemimpinan dan pengendalian profesional konsultan pajak," ujar Ririn Septiani.

Ririn menambahkan bahwa kantor konsultan pajak harus dipimpin oleh konsultan pajak karena tanggung jawab dan kualitas jasa yang diberikan tetap menjadi tanggung jawab pemegang izin profesi. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). "Pengaturan kantor ini merupakan bagian dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, Menteri Keuangan juga melakukan pengaturan terhadap kantor," ujar Citra Wulan Ratri, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembinaan Profesi Keuangan PPPK Kemenkeu. Dalam diskusi terpisah yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada Selasa (20/10/2026), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menjadi salah satu narasumber untuk membahas penerapan PMK 44/2026 dan PMK 55/2026. Pembahasan mencakup persyaratan kuasa wajib pajak, kompetensi, perizinan, serta peran asosiasi profesi.

PMK 44/2026 mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sementara itu, PMK 55/2026 mengatur konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, termasuk ketentuan mengenai kantor konsultan pajak.

Ketentuan tersebut memperbolehkan konsultan pajak, pihak lain, serta anggota keluarga tertentu menjadi kuasa wajib pajak sesuai persyaratan. Konsultan pajak harus memiliki izin profesi, sedangkan pihak lain wajib memiliki kompetensi perpajakan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Diskusi IAI juga membahas Surat Keterangan Kompetensi (SKK) sebagai bukti kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi. Calon konsultan pajak yang pertama kali memasuki profesi tersebut juga harus lulus Ujian Profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan asosiasi konsultan pajak.

Di tingkat daerah, Pengurus Pusat IKPI bersama Pengurus Daerah Banten dan pengurus cabang setempat mengadakan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten pada Senin (19/10/2026). Pertemuan dengan Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, membahas komunikasi kelembagaan dan koordinasi terkait perkembangan administrasi perpajakan. Ketua IKPI Pengda Banten, Kunto Wiyono, menyebut koordinasi antara organisasi profesi dan otoritas perpajakan diperlukan untuk mendukung pemahaman atas ketentuan yang berlaku. Ia juga menyatakan kesiapan pengurus daerah untuk melanjutkan komunikasi dengan jajaran DJP di wilayah Banten.

"Sinergi antara IKPI dan DJP perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Kami ingin hubungan kelembagaan ini menjadi ruang untuk berdiskusi mengenai perkembangan perpajakan, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban wajib pajak," ujar Kunto Wiyono, Ketua IKPI Pengda Banten. Audiensi tersebut melibatkan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Bendahara Umum Donny Rindorindo, serta pengurus daerah dan cabang. Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi organisasi profesi dengan otoritas perpajakan mengenai perkembangan kebijakan dan pelaksanaan kewajiban wajib pajak.