Kemenhut Tangani 120 Kasus Karhutla dan Sanksi 26 Konsesi

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencakup 120 perkara yang sedang diproses Kementerian Kehutanan serta 11 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan perkembangan tersebut di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Raja Juli mengatakan Kementerian Kehutanan akan menyelaraskan data penanganan perkara dengan kepolisian untuk mengidentifikasi kasus yang ditangani masing-masing lembaga dan menentukan perkara yang dapat ditangani bersama. Pertemuan antara pejabat penegak hukum kedua institusi dijadwalkan berlangsung pekan berikutnya.

Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Raja Juli menyampaikan jumlah perkara yang sedang diproses kementeriannya.

"Insyaallah pada minggu depan ada 120 kasus yang sedang berproses di kami, di Kementerian Kehutanan," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Menurut Raja Juli, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan akan bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri untuk mencocokkan data perkara. Langkah tersebut ditujukan untuk memperjelas pembagian penanganan kasus sekaligus mengidentifikasi peluang koordinasi antarlembaga.

Raja Juli menjelaskan bahwa pencocokan data diperlukan agar perkara yang ditangani secara terpisah dapat dibedakan dari kasus yang memungkinkan penanganan bersama.

"Untuk mencocokkan data mana kasus-kasus yang dijalankan terpisah antara kepolisian dan kemudian Gakum kami, mana kasus-kasus yang bisa disinergikan secara bersama-sama," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Selain memproses perkara, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 26 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terkait dengan penyebab karhutla, menurut Raja Juli. Sanksi tersebut mencakup pembekuan atau pencabutan izin serta kewajiban pemulihan ekosistem hutan.

Kementerian Kehutanan juga telah mengumumkan enam perusahaan yang diduga melanggar ketentuan. Perusahaan-perusahaan tersebut dikenai pembekuan perizinan yang disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan.

Raja Juli menyebut total konsesi yang telah dikenai tindakan mencapai 26, dengan luas lahan yang menjadi sasaran tindakan mencapai 1.931.115 hektar.

"Jadi totalnya sudah 26 konsesi saat ini. Kami berikan pembekuan, pencabutan maupun paksaan pemulihan lahan ekosistem seluas 1.931.115 hektar," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Di sisi penegakan hukum pidana, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Tiga dari korporasi tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan proses penanganan perkara masih berlangsung.

Suyudi menyampaikan perkembangan penetapan tersangka itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10/2026) malam. Ia tidak mengungkapkan identitas perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolri menjelaskan jumlah korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta status tiga perusahaan bermodal asing.

"Kita sudah tetapkan 11 tersangka korporasi. 3 di antaranya adalah PMA, sementara masih dalam proses," ujar Suyudi Ario Seto, Kapolri.