Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan

Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menyasar 32 perusahaan yang tersebar di tujuh provinsi. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan dan pembekuan izin serta kewajiban pemulihan ekosistem pada area terbakar seluas 12.926,74 hektare, dilansir dari Nasional.

Dalam keterangan resmi pada Senin (19/10/2026), Kemenhut menyebut lima subjek hukum dikenai pencabutan izin. Sebanyak 19 perusahaan lainnya menerima sanksi pembekuan izin sekaligus kewajiban memulihkan ekosistem pada lahan terbakar seluas 9.546,42 hektare.

Selain itu, delapan subjek hukum diwajibkan memulihkan ekosistem di area seluas 2.211,19 hektare. Langkah tersebut merupakan bagian dari penanganan karhutla yang mencakup penindakan administratif dan pengusutan dugaan tindak pidana.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum diarahkan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran, selain melakukan pemadaman.

"Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Bersamaan dengan kegiatan pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan," ujar Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan resmi.

Perusahaan yang dikenai sanksi tersebar di Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Di Jambi, perusahaan yang tercatat ialah PT REI dan PT ALN.

Di Sumatera Selatan, sanksi menyasar PT BMH, PT BPP, PT SAN, PT RHM, dan PT BA. Sementara itu, di Kalimantan Barat terdapat PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, dan PT WLJ.

Daftar perusahaan di Kalimantan Selatan meliputi PT IIP, PT HRB, PT DI, PT PM, dan PT KT. Di Kalimantan Tengah, perusahaan yang tercatat ialah PT PW, PT GPP, PT BHP, PT BWL, PT NES, PT DI, dan PT TI.

Adapun di Kalimantan Timur, sanksi dikenakan kepada PT IITG, PT PSR, dan PT DPP. Di Kalimantan Utara, perusahaan yang tercatat ialah PT RKR.

Di jalur pidana, Kemenhut sedang menangani dugaan tindak pidana karhutla yang melibatkan 125 subjek hukum, baik korporasi maupun perorangan. Sebanyak 44 subjek hukum masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 79 lainnya telah memasuki tahap penyidikan.

Dari perkara yang telah disidik, sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi menjadi tersangka. Selain itu, dua subjek hukum korporasi telah mencapai tahap P-22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Kemenhut juga mengembangkan temuan dan alat bukti untuk menelusuri penerima manfaat atau pemilik manfaat akhir (beneficial owner) dari kebakaran di areal konsesi. Pemerintah membuka kemungkinan mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kerusakan ekosistem hutan apabila pemeriksaan menemukan dasar pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penanganan karhutla tersebut turut berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas. Kemenhut menyatakan Indonesia menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada 2002 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

Kemenhut menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif akan terus dilakukan, terutama terkait kewajiban pemegang izin memulihkan ekosistem. Penyelidikan dan penyidikan juga terus dikembangkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas karhutla.