Kemenhut Bekukan Izin Enam Perusahaan Terkait Karhutla

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berupa pembekuan perizinan dan kewajiban pemulihan ekosistem hutan. Kebijakan yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026), merupakan bagian dari penegakan hukum pemerintah selain upaya pemadaman api bersama instansi terkait, dilansir dari Nasional.

Menurut data Kementerian Kehutanan, keenam perusahaan tersebut memiliki total konsesi seluas 201.391 hektare. Area yang terbakar di wilayah konsesi mereka mencapai 7.531 hektare.

Setelah penambahan enam perusahaan tersebut, jumlah konsesi kehutanan yang dikenai sanksi administratif mencapai 32 konsesi. Kementerian Kehutanan mencatat luas keseluruhan konsesi yang terkena sanksi mencapai 1,93 juta hektare, dengan area terbakar seluas 18.489 hektare.

Raja Juli Antoni menjelaskan, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman, tetapi juga penindakan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab. Upaya tersebut dilaksanakan Kementerian Kehutanan bersama TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan Manggala Agni.

“Hari ini, sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, dalam konteks karhutla yang sedang kami tangani di Kementerian Kehutanan bersama TNI-Polri, BNPB, BMKG, BPBD, dan Manggala Agni, kami tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memiliki mandat untuk melakukan penegakan hukum,” ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk perusahaan pemegang konsesi kehutanan. Menurut Raja Juli, tindakan pemerintah tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil dan petani.

“Penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Penindakan tidak hanya menyasar masyarakat kecil dan petani kecil, tetapi juga korporasi,” tegas Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Enam perusahaan yang dikenai sanksi administratif tersebut memiliki luasan konsesi dan area terbakar yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Kehutanan, rinciannya sebagai berikut.

PT Hasil Kalimantan Jaya tercatat memiliki area terbakar terbesar di antara keenam perusahaan, yakni 4.803 hektare dari konsesi seluas 36.745 hektare. Sementara itu, PT Sinergi Hutan Sejati memiliki konsesi terluas, mencapai 68.286 hektare, dengan area terbakar seluas 193 hektare.

Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembekuan perizinan disertai paksaan untuk memulihkan ekosistem hutan. Pemerintah menempatkan langkah tersebut sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla.