Kapolri Siapkan Poliran untuk Tekan Pengangguran

Polri menyiapkan program pemberdayaan tenaga kerja untuk membantu masyarakat tanpa pekerjaan memperoleh keterampilan dan akses ke lapangan kerja. Inisiatif bernama Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Jumat (30/10), setelah menerima kunjungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Program ini akan melibatkan Bhabinkamtibmas dan pendamping desa untuk menjaring calon peserta. Mereka kemudian mendapatkan pelatihan sebelum disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Suyudi menjelaskan bahwa perhatian terhadap pengangguran juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kita ada kegiatan namanya Poliran, Polisi Peduli Pengangguran. Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran, Karena pengangguran ini berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas," ujar Suyudi.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian akan memanfaatkan jaringan petugas di tingkat desa untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan.

"Kita akan mengaktifkan masyarakat yang pengangguran, polanya adalah dengan merekrut melalui bhabinkamtibmas kita, mungkin nanti dibantu oleh para pendamping desa," ujar Suyudi.

Setelah proses perekrutan, peserta akan memperoleh pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan perusahaan melalui kerja sama resmi.

"Kemudian kita latihkan, lalu kita kerjasamakan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita salurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan, yang kita kerjasamakan dengan MOU dan PKS yang kita ikat," ujar Suyudi.

Selain menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan, Polri berencana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di setiap provinsi. Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan juga akan dilibatkan.

Salah satu sasaran program ini adalah masyarakat yang sedang menjalani atau telah menyelesaikan rehabilitasi narkoba, tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

Suyudi menyebut pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan kemampuan nonteknis atau soft skill agar peserta lebih siap kembali bekerja.

"Kita latihkan secara soft skill, sehingga masyarakat kita yang pada hakikatnya berkebutuhan tadi dalam hal pekerjaan, itu bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi. Ini prinsip daripada Poliran," tutur Suyudi.

Program tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang menganggur, termasuk mereka yang menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan setelah menjalani rehabilitasi.

"Harapannya bagaimana masyarakat kita yang pengangguran, termasuk yang berkebutuhan karena pascarehabilitasi belum mendapat pekerjaan, ini bisa dipekerjakan sehingga bisa produktif, sehingga angka kriminalitas bisa menurun, situasi kamtibmas bisa kondusif. Itu semangatnya," ujar Suyudi.

Implementasi program serupa telah dilakukan Polda Kalimantan Selatan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas 100 hari Kapolri.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan bahwa pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan.

"Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel hasil kerja sama kita dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel," kata Rosyanto Yudha Hermawan.

Menurut Rosyanto, pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan praktis sesuai kebutuhan pasar kerja. Peserta diharapkan dapat memasuki dunia industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Dalam kegiatan di BLK, Kapolda juga meninjau fasilitas pelatihan dan berdialog dengan peserta. Rosyanto mengungkapkan bahwa lebih dari 9.000 pekerja di Kalimantan Selatan tercatat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menilai persoalan ekonomi dan sosial tersebut perlu ditangani melalui peningkatan keterampilan serta penyerapan tenaga kerja agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.