JPPI Desak Pemerintah Tuntaskan Dua Putusan MK Pendidikan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuntaskan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan menjelang dua tahun masa pemerintahan pada 20 Oktober 2026. Dilansir dari Nasional, JPPI menilai pemenuhan hak pendidikan anak dan pelaksanaan mandat hukum tersebut masih memerlukan perhatian serius. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyoroti penerapan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya yang dinilai belum menyeluruh.

Organisasi tersebut juga menekankan pelaksanaan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengatur pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Persoalan anggaran turut menjadi perhatian JPPI dalam menelaah rancangan awal APBN 2027. Menurut organisasi tersebut, rancangan itu mencantumkan sekitar Rp 240 triliun untuk program MBG dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun.

JPPI menilai kebijakan anggaran tersebut perlu memperhatikan ketentuan konstitusional mengenai pendidikan. Ubaid menyampaikan pandangannya menjelang peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto.

“Dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa pendidikan benar-benar diperlakukan sebagai hak konstitusional,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI. Selain pelaksanaan putusan MK, JPPI menyoroti sejumlah persoalan pendidikan yang dinilai belum terselesaikan, termasuk anak yang tidak bersekolah, kerusakan ruang kelas, serta rendahnya penghasilan sebagian guru non-ASN. Organisasi tersebut mengaitkan persoalan itu dengan pentingnya penggunaan anggaran pendidikan sesuai peruntukannya.

Ubaid juga mengkritik pencantuman anggaran MBG dalam alokasi pendidikan pada rancangan awal APBN 2027. Ia menekankan bahwa besarnya anggaran pendidikan perlu tercermin dalam pemanfaatan dana untuk memenuhi kebutuhan sektor tersebut. “Jangan sampai anggaran pendidikan 20 persen hanya bagus di atas kertas. Uangnya disebut anggaran pendidikan, tetapi sebagian sangat besar digunakan untuk membiayai program yang oleh MK telah dinyatakan bukan komponen utama pendidikan,” ujar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.

JPPI menegaskan bahwa pemerintah perlu menempatkan pelaksanaan putusan MK sebagai kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Penegasan ini disampaikan ketika pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendekati genap dua tahun masa kepemimpinan. “Presiden Prabowo harus menunjukkan bahwa konstitusi berada di atas kepentingan program pemerintah. Dua putusan MK ini bukan sekadar rekomendasi, melainkan mandat hukum yang harus dituntaskan,” pungkas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI.