Istana Sebut Penyadapan Pejabat Negara Mengarah ke Makar

Pemerintah menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut tindakan tersebut mengarah pada makar karena melibatkan akses ilegal dan penghilangan barang bukti elektronik. Pernyataan itu disampaikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026), dilansir dari Nasional.

Prasetyo mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan normal. Ia juga meminta masyarakat tidak khawatir karena dugaan pelanggaran tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum tertentu.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk memastikan pelayanan terhadap masyarakat dari institusi kepolisian tidak berkurang sama sekali," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Menurut Prasetyo, penyadapan pada dasarnya telah memiliki ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaannya. Karena itu, tindakan di luar prosedur, terlebih jika menyasar kepala negara dan pejabat publik, dinilai sebagai persoalan serius.

"Sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak perlu khawatir bahwa ini dilakukan tentunya oleh beberapa oknum-oknum tertentu," tutur Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Ia menilai penyadapan terhadap pimpinan negara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pejabat negara dan kepentingan nasional.

"Dan kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar. Ini juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," tegas Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo menjelaskan, dugaan penghilangan barang bukti elektronik dan akses tanpa izin menjadi sejumlah faktor yang mendasari penilaian pemerintah. Hingga konferensi pers tersebut, pemerintah mengaku belum mengetahui motif dan tujuan di balik tindakan penyadapan.

"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, ilegal akses untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang ini luar biasa. Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya," terang Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang dimiliki kepala negara dan pimpinan pemerintahan bersifat sensitif. Kebocoran informasi tersebut berpotensi berdampak terhadap kepentingan serta kedaulatan Indonesia.

"Nah karena kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara di situ kan banyak informasi-informasi yang tentu sangat sensitif yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," imbuh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa izin terhadap telepon seluler Presiden Prabowo Subianto. Penyidik juga menemukan bahwa dugaan penyadapan menyasar sejumlah pejabat negara dan pengusaha.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Berdasarkan hasil penyelidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manajemen penanganan perkara penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," ujar Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Dengan demikian, tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH telah berstatus tersangka, sedangkan SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.