Syahganda Ajak Masyarakat Jaga Persatuan di Tengah Dugaan Penyadapan Prabowo

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengajak masyarakat Indonesia mempertahankan persatuan nasional di tengah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta seluruh elemen bangsa tidak terpengaruh kepentingan politik yang berpotensi memicu perpecahan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis (5/11/2026), dilansir dari Nasional.

Syahganda menilai keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa perlu menjadi perhatian bersama. Ia juga mengingatkan agar ambisi kekuasaan tidak mendorong masyarakat membenarkan praktik politik yang berpotensi merusak persatuan.

Dalam keterangannya, Syahganda menyampaikan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga stabilitas nasional.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Ia juga meminta masyarakat mendukung langkah Presiden dan kepolisian dalam menjaga ketertiban serta menangani dugaan pelanggaran yang muncul.

"Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran Kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, dugaan tindakan yang mengancam keamanan, keselamatan, maupun kewibawaan Presiden harus ditangani melalui penyelidikan objektif dan transparan. Penegakan hukum, menurut dia, perlu dilakukan secara tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mengenai dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang disebut menyasar dirinya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dugaan tersebut diduga tidak hanya menyasar Presiden. Sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan juga disebut menjadi sasaran.

Prasetyo menyampaikan keterangan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Ia menjelaskan bahwa Presiden merasa prihatin karena dugaan tindakan penyadapan itu melibatkan institusi yang berada di bawah kepemimpinannya.

"Beliau sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Prasetyo juga menyoroti potensi dampak penyalahgunaan informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan tersebut. Informasi yang berkaitan dengan kepala negara dan sejumlah pimpinan negara dinilai berpotensi memuat hal-hal sensitif.

Menurut Prasetyo, penyalahgunaan informasi tersebut dapat membahayakan kepentingan nasional.