Investasi Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun tapi Serapan Kerja Terbatas

Besarnya penanaman modal selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Nasional, realisasi investasi mencapai Rp 3.923,2 triliun, tetapi pelemahan rupiah dan dominasi sektor padat modal menjadi tantangan bagi penciptaan lapangan kerja.

Nilai investasi tersebut melampaui capaian dua tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tercatat sebesar Rp 1.278,6 triliun. Meski selisih nominalnya besar, perbandingan kedua periode perlu memperhitungkan perubahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai, angka investasi dalam rupiah tidak cukup untuk menggambarkan perbedaan arus modal pada kedua periode pemerintahan. Pergerakan nilai tukar perlu diperhitungkan agar perbandingan mencerminkan nilai investasi secara lebih proporsional.

Juniman menjelaskan bahwa perubahan kurs membuat perbedaan investasi jika dihitung dalam rupiah dapat terlihat lebih besar dibandingkan ketika dikonversi ke dolar AS.

"Begini, dampaknya memang cukup besar. Namun, kita juga harus melihat bahwa angka investasi tersebut dinyatakan dalam rupiah. Dalam periode pemerintahan Pak Jokowi hingga sekarang, nilai tukar rupiah juga sudah banyak berubah.

Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau dihitung dalam dolar AS, sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh," ujar Juniman kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Data Bloomberg mencatat rupiah berada pada level Rp 15.495 per dolar AS saat penutupan perdagangan 21 Oktober 2024, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai. Pada penutupan perdagangan 20 Oktober 2026, kurs rupiah tercatat melemah menjadi Rp 17.987 per dolar AS.

Perubahan tersebut setara dengan depresiasi sekitar 13,85% selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sepanjang 2026, rupiah telah melemah 7,28% dan mencatatkan kinerja terlemah di Asia.

Sebagai perbandingan historis, kurs rupiah berada di kisaran Rp 12.030 per dolar AS ketika Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 20 Oktober 2016, nilai tukar tersebut berada di kisaran Rp 13.000 per dolar AS.

Investasi besar belum menjamin penyerapan tenaga kerja

Selain persoalan kurs, struktur investasi menjadi perhatian dalam menilai dampak penanaman modal terhadap perekonomian. Dari total Rp 3.923,2 triliun selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp 1.199 triliun, sedangkan penciptaan lapangan kerja diklaim mencapai 5,4 juta orang.

Menurut Juniman, aliran modal banyak mengarah ke sektor prioritas, termasuk hilirisasi, industri pertanian, pertambangan, dan pergudangan. Sektor-sektor tersebut menarik minat investor dari dalam maupun luar negeri, tetapi cenderung membutuhkan modal besar dibandingkan tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Persoalan dominasi investasi padat modal bukan hal baru. Juniman menyebut tantangan tersebut sudah muncul pada masa pemerintahan Jokowi dan masih berlanjut pada pemerintahan Prabowo.

"Padahal, investasi yang padat modal relatif lebih sedikit menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan investasi yang padat karya," jelas Juniman.

Perbedaan karakter investasi tersebut membuat nilai penanaman modal yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kesempatan kerja dalam jumlah sebanding. Ketika pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5%, kemampuan pasar kerja menyerap tambahan angkatan kerja juga menjadi perhatian.

Juniman memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% saat ini hanya mampu menyerap sekitar 300.000 hingga maksimal 800.000 tenaga kerja. Sementara itu, jumlah angkatan kerja baru setiap tahun dapat mencapai 1 juta hingga 1,5 juta orang.

Jika penyerapan tenaga kerja hanya berada di sekitar 700.000 orang per tahun, sebagian angkatan kerja baru berisiko tidak memperoleh pekerjaan. Situasi ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan ketika biaya hidup terus meningkat, sehingga berpotensi menekan daya beli.

Karena itu, kualitas investasi menjadi aspek penting selain nilai realisasinya. Pemerintah dinilai perlu mendorong penanaman modal yang mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Target investasi Rp 13.032 triliun hingga 2029

Pemerintah menetapkan sasaran akumulasi investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun hingga akhir 2029. Untuk mencapai target tersebut, realisasi penanaman modal dalam beberapa tahun mendatang masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Juniman memperkirakan total investasi hingga akhir 2029 berpotensi mencapai sekitar Rp 10.000 triliun apabila capaian dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran berada di kisaran Rp 4.000 triliun. Dengan proyeksi tersebut, masih terdapat selisih sekitar Rp 3.000 triliun dari target pemerintah.

Menurut Juniman, pencapaian sasaran itu membutuhkan iklim usaha yang mendukung, insentif menarik bagi investor asing, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan bisnis. Faktor-faktor tersebut dinilai penting untuk menjaga minat penanam modal terhadap Indonesia.

Kepercayaan investor di pasar modal juga perlu mendapat perhatian, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Juniman mengingatkan bahwa persoalan kepercayaan yang tidak segera diselesaikan dapat meluas ke berbagai instrumen investasi.

Ia menjelaskan bahwa gangguan kepercayaan di pasar saham berpotensi memengaruhi pasar obligasi, pasar valuta asing, hingga investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investor dapat memindahkan dana ke instrumen lain atau mengurangi eksposur investasinya di Indonesia.

"Karena yang semula pada ranah pasar modal atau pasar saham, itu bisa merembet ke pasar obligasi kemudian pasar valas, dan pada akhirnya ke direct investment. karena masalah trust atau kepercayaan investor," ujar Juniman.

Menurut Juniman, stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor merupakan faktor penting untuk menjaga kesinambungan arus modal. Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari akumulasi nominal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.