Greenpeace Suarakan Krisis Iklim Pemerintah Siapkan Stimulus Rp26,34 Triliun

Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa (20/10/2026), menyoroti dampak krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat dan meningkatnya beban biaya hidup. Enam aktivis yang membentangkan spanduk di Monumen Selamat Datang telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sementara pemerintah menyatakan penanganan krisis iklim menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto.

Spanduk yang diusung Greenpeace mengangkat persoalan bencana yang semakin parah dan kesulitan ekonomi masyarakat. Aksi tersebut menarik perhatian publik setelah foto dan videonya menyebar melalui media sosial. Menurut laporan Mojok, spanduk itu hanya terpasang sekitar 30 menit sebelum diturunkan petugas.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan enam aktivis dipulangkan pada Selasa (20/10/2026) malam. Ia membantah bahwa kepolisian menangkap mereka dan menjelaskan bahwa petugas membawa para aktivis untuk mendapatkan penanganan medis setelah kondisi mereka melemah ketika turun dari monumen.

"Tadi malam yang bersangkutan sudah kembali ke rumah masing-masing," kata Budi di Polda Metro Jaya, Rabu (21/10/2026).

Budi menjelaskan bahwa para aktivis mengalami lemas dan pusing setelah memanjat Monumen Selamat Datang untuk membentangkan spanduk. Petugas kemudian mengerahkan tenaga medis dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat.

"Yang bersangkutan melakukan manjat di Patung Selamat Datang, membentangkan banner, pada saat turun dalam kondisi lemas dan pusing, makanya disiapkan mobil Dokkes dan Sidokkes dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga dibawa, diberikan penanganan medis," tutur Budi.

Ia menegaskan bahwa tindakan kepolisian, menurut penjelasannya, berfokus pada kondisi kesehatan para aktivis setelah melakukan aksi di ketinggian.

"Jadi kami luruskan, tidak ada penangkapan, tetapi kepolisian dalam hal ini memprioritaskan kondisi medis, kondisi psikis dari orang yang berada di ketinggian," ujar Budi.

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia menyatakan keenam aktivis telah menjalani pemeriksaan hampir 12 jam sebelum dipulangkan. Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak krisis iklim, termasuk kekeringan, banjir, kebakaran hutan, dan anomali cuaca.

Jeanny menilai persoalan lingkungan telah berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan keberlangsungan mata pencaharian. Ia menyebut pemulangan para aktivis tidak mengakhiri upaya organisasi tersebut untuk mendorong perubahan kebijakan.

"Pembebasan ini bukan akhir dari perjuangan kami. Aksi damai di Bundaran HI menjadi awal untuk menggaungkan kesadaran bahwa krisis iklim sudah sampai di meja makan kita, melalui kenaikan harga pangan dan hilangnya sumber penghidupan," tutur Jeanny.

Greenpeace menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam menangani krisis iklim dan meringankan biaya hidup masyarakat.

"Pemerintah tidak bisa terus abai. Kami akan terus bersuara dan mendesak pemerintah mengambil tindakan nyata untuk menangani krisis iklim dan menurunkan biaya hidup," imbuh Jeanny.

Greenpeace Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan AMAR Law Firm & Public Interest Law Office atas pendampingan hukum selama pemeriksaan hingga pemulangan para aktivis.

Jeanny mengatakan dukungan dari berbagai pihak memperkuat semangat organisasi dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mendorong keadilan iklim.

"Dukungan ini memperkuat semangat untuk terus memperjuangkan keadilan iklim, demokrasi, dan hak masyarakat untuk bersuara," ucap Jeanny.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi Greenpeace. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dampak krisis iklim sekaligus tekanan biaya hidup yang dihadapi masyarakat.

"Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui dukungan anggaran untuk wilayah terdampak. Presiden Prabowo disebut mengarahkan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp760 miliar bagi tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota.

Pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Syahganda menyebut Presiden meminta agar sanksi diperberat hingga perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.

Untuk menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun. Menurut Syahganda, kebijakan itu mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat, kebijakan tidak menaikkan harga BBM hingga akhir 2026, serta tambahan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton.

"Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan," kata Syahganda.

Syahganda mengatakan pemerintah masih membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan penanganan krisis iklim dan perlindungan daya beli. Ia menyatakan Greenpeace dapat menyampaikan data dan rekomendasi kepada kementerian terkait.

"Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan," ujar Syahganda.

Sementara itu, pakar media dan budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, menilai penggunaan spanduk di lokasi ikonik seperti Bundaran HI membuat kritik lingkungan lebih mudah menarik perhatian. Menurut dia, penyampaian pesan melalui visual dapat membantu masyarakat mengenali persoalan yang sebelumnya dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari.

"Persoalan lingkungan tidak cukup disampaikan melalui laporan, data, atau pernyataan resmi. Di tengah banjir informasi, sebuah pesan harus mampu merebut perhatian agar orang berhenti sejenak, melihat, lalu mempertanyakan persoalan yang sebelumnya mungkin dianggap biasa," ujar Radius dalam keterangan tertulis yang diterima Mojok pada Rabu (21/10/2026).

Radius menjelaskan bahwa Bundaran HI memiliki citra sebagai pusat aktivitas perkotaan, mobilitas, dan kegiatan ekonomi. Penempatan pesan tentang krisis iklim di lokasi tersebut mempertemukan gambaran modernitas kota dengan persoalan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

"Orang yang semula hanya melihat Bundaran HI sebagai ruang lalu lintas tiba-tiba dihadapkan pada pesan tentang krisis iklim dan beban hidup masyarakat. Gambar dan video yang beredar di media sosial kemudian membuat pesan itu menjangkau publik yang lebih luas," katanya.

Menurut Radius, pengaitan isu lingkungan dengan kebutuhan sehari-hari dapat membuat dampak krisis lebih mudah dipahami. Kebakaran hutan dan lahan, misalnya, tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat menyebabkan paparan asap, mengganggu kegiatan ekonomi, serta memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

"Ketika isu lingkungan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki alasan yang lebih konkret untuk terlibat," jelas Radius.

Ia menambahkan bahwa dampak kerusakan lingkungan berkaitan langsung dengan kualitas hidup manusia, termasuk kesehatan dan keberlanjutan sumber penghidupan.

"Krisis ekologis bukan lagi persoalan yang jauh di dalam hutan, melainkan sesuatu yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup manusia," sambungnya.

Radius juga merujuk pemikiran Guy Debord dalam buku The Society of the Spectacle untuk menjelaskan peran citra dalam membentuk perhatian masyarakat terhadap persoalan sosial. Namun, ia mengingatkan bahwa penyebaran gambar secara luas tidak otomatis membuat publik memahami masalah atau menghasilkan perubahan kebijakan.

Menurut Radius, perhatian yang timbul dari aksi visual perlu diikuti pemahaman terhadap persoalan lingkungan dan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan.

"Perhatian publik seharusnya menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan, bukan pengganti pemahaman itu sendiri," tegas Radius.