Greenpeace Desak Pemerintah Tangani Krisis Iklim di Jakarta

Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk raksasa di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), untuk mendesak pemerintah menangani krisis iklim yang dinilai memperburuk kehidupan masyarakat. Aksi tersebut menyoroti dampak bencana ekologis terhadap kesehatan, pendapatan pekerja, harga pangan, dan biaya hidup.

Dua spanduk berisi tuntutan dibentangkan dari atas patung dalam aksi damai yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup", sedangkan spanduk lainnya berbunyi "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Berdasarkan pantauan detikcom pada Selasa pagi, spanduk tersebut kemudian diangkat ke bagian atas patung. Hingga pukul 10.30 WIB, sejumlah aktivis masih bertahan di lokasi, sementara petugas kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, dan Satpol PP berjaga.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung meminta para aktivis turun dengan mengutamakan keselamatan. Ia menyatakan kepolisian dan TNI siap memberikan perlindungan kepada peserta aksi.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat bersedia melayani dan melindungi Saudara-Saudari. Segera turun, utamakan keselamatan Saudara-Saudari," kata Reynold di lokasi aksi.

Reynold juga meminta personel gabungan yang berada di bawah patung memastikan para aktivis merasa aman selama proses penanganan berlangsung.

"Saya mohon kepada kepolisian, TNI yang berada di bawah, berikan rasa aman, rasa nyaman dalam pelayanan dan perlindungan kepada Saudara-Saudari," katanya.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menjelaskan bahwa aksi tersebut menyoroti hubungan antara krisis ekologis dan tekanan ekonomi rumah tangga. Menurut Greenpeace, cuaca ekstrem, banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap berkepanjangan mengancam kesehatan sekaligus mengganggu mata pencaharian masyarakat.

Jeanny menilai kelompok pekerja dengan kondisi ekonomi rentan menghadapi dampak paling berat. Gangguan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan, kenaikan harga pangan, dan ketidakpastian pekerjaan turut memperbesar tekanan yang dialami masyarakat.

"Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi sehari-hari," kata Jeanny dalam keterangannya pada Selasa (20/10/2026).

Ia menambahkan bahwa Greenpeace mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran merespons dampak krisis iklim yang semakin memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama pekerja yang menghadapi kerentanan ekonomi.

"Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," lanjutnya.

Dalam laporan riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace Indonesia mengkaji delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.

Hasil riset tersebut menunjukkan 41% responden merasakan dampak krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan, sementara 39% melaporkan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan. Sebanyak 20% lainnya merasakan pengaruh terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Riset itu juga mencatat 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan. Sebanyak 38,78% menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80.000–Rp500.000 per bulan.

Untuk meningkatkan pendapatan, 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru yang menghasilkan tambahan sekitar Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan. Sementara itu, 17,73% mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayur, telur, dan susu, dengan nilai hasil sekitar Rp5.000–Rp500.000 per bulan.

Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi turut menyoroti klaim Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026. Ia mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan tersebut di tengah tekanan biaya hidup dan dampak kerusakan lingkungan.

"Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Karena faktanya pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya. Kita tidak bisa terus diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang apalagi dengan eksploitasi alam secara serakah, sementara masyarakat dipaksa berjuang sendiri untuk bertahan hidup," kata Atha.

Greenpeace juga menyoroti beban tambahan yang harus ditanggung keluarga terdampak bencana, termasuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan akses pendidikan anak. Organisasi tersebut mengkritik kebijakan anggaran yang dinilai belum memadai untuk mengatasi dampak bencana dan tekanan ekonomi masyarakat.

Jeanny menyatakan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat.

"Temuan dan rekomendasi dalam riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim. Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?" tandas Jeanny.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menanggapi aksi tersebut setelah membuka Jakarta Film Summit di Park Hyatt Jakarta pada Selasa pagi. Ia menyatakan demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi, tetapi meminta peserta tetap menjaga ketertiban umum dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

"Jakarta ini atau Indonesia ini adalah negara demokrasi. Yang seperti itu tentunya kita memberikan penghormatan dan apresiasi, tetapi yang paling penting jangan kemudian mengganggu ketertiban umum," ujar Pramono Anung.

Pramono mengatakan telah menerima informasi mengenai aksi Greenpeace sebelum tiba di lokasi acara. Ia berharap demonstrasi dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu ketertiban di ruang publik.