Greenpeace Protes Penanganan Krisis Iklim Pemerintahan Prabowo

Tekanan krisis iklim terhadap kehidupan masyarakat menjadi sorotan dalam aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Dilansir dari Nasional, organisasi lingkungan tersebut membentangkan dua spanduk raksasa untuk mengkritik penanganan krisis iklim selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Aksi damai tanpa kekerasan itu dilakukan dengan membentangkan spanduk dari atas Patung Selamat Datang. Greenpeace mendesak pemerintah memperkuat langkah penanganan krisis iklim yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat, terutama melalui kenaikan pengeluaran rumah tangga.

Dua pesan utama disampaikan melalui spanduk yang dipasang menghadap arah berbeda. Spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” diarahkan ke utara menuju Istana Merdeka, sedangkan spanduk “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” menghadap ke selatan Bundaran HI.

Protes tersebut berlangsung ketika berbagai bencana menjadi tantangan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Peristiwa yang disoroti mencakup banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap berkepanjangan, serta cuaca ekstrem yang mengancam aktivitas masyarakat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait menjelaskan bahwa konsekuensi krisis iklim melampaui persoalan keselamatan dan kesehatan. Gangguan terhadap mata pencaharian, penurunan pendapatan, serta meningkatnya harga pangan turut memperberat kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam keterangan tertulis pada Selasa (20/10), Jeanny menyampaikan, “Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi.”

Menurut Jeanny, keadaan tersebut berlawanan dengan prioritas pemerintah yang mencakup penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan. Ketika biaya kebutuhan sehari-hari meningkat dan pekerjaan tidak pasti, masyarakat justru menghadapi sendiri berbagai konsekuensi krisis iklim.

Riset Greenpeace mengungkap tekanan ekonomi rumah tangga

Gambaran mengenai persoalan tersebut tercantum dalam penelitian Greenpeace Indonesia berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”. Riset itu mengkaji kualitas hidup delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh paling besar dirasakan pada konsumsi dan pengeluaran pangan, dengan proporsi 41%. Sebanyak 39% responden melaporkan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sementara 20% lainnya merasakan tekanan pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan iklim berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok. Dampaknya juga terlihat dari berbagai penyesuaian yang dilakukan masyarakat untuk menjaga pengeluaran dan mempertahankan sumber pendapatan.

Sebanyak 57,34% responden mengurangi konsumsi barang atau kebutuhan nonesensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan. Selain itu, 38,78% responden menanam kebutuhan pokok di rumah dengan penghematan sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 setiap bulan.

Upaya menambah pemasukan juga dilakukan melalui pekerjaan tambahan dan produksi pangan mandiri. Sebanyak 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau memulai usaha baru untuk memperoleh tambahan pendapatan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.

Sementara itu, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan sendiri, termasuk sayuran, telur, dan susu. Kegiatan tersebut menghasilkan sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Beban adaptasi dan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi

Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi menilai langkah-langkah mandiri tersebut menunjukkan semakin besarnya tanggung jawab rumah tangga dalam menghadapi dampak krisis iklim. Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan ketika pemerintah menilai keberhasilan pembangunan.

Atha turut mempertanyakan klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026. Ia menekankan pentingnya melihat apakah pertumbuhan tersebut memberikan manfaat nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan iklim.

Atha mengatakan, “Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan, mengorbankan lingkungan secara serampangan, yang pada akhirnya masyarakat justru harus menanggung semua dampaknya.”

Ia berpandangan bahwa peningkatan ekonomi tidak semestinya mengesampingkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan dalam pembagian manfaat pembangunan. Tekanan akibat perubahan cuaca dan terganggunya kegiatan ekonomi dapat memperbesar kerentanan pekerja, termasuk nelayan, pengemudi ojek daring, dan pekerja lepas.

Selain kehilangan atau berkurangnya pendapatan, masyarakat di wilayah terdampak bencana harus menghadapi pengeluaran tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, dan pendidikan anak. Greenpeace juga menyoroti prioritas belanja pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan pemangkasan anggaran penanggulangan bencana, yang menurut organisasi tersebut perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan risiko iklim dan beban biaya hidup.

Greenpeace mendorong kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat

Jeanny menilai hasil penelitian “Besok Harga Naik!” dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan pengaruh krisis iklim terhadap pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan kemampuan ekonomi rumah tangga untuk bertahan.

Jeanny menegaskan, “Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim.”

Ia juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah ketika masyarakat harus menanggung sendiri kerugian akibat bencana dan kenaikan biaya hidup. Jeanny menyatakan, “Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?”