Greenpeace Soroti Tekanan Krisis Iklim terhadap Daya Beli

Tekanan biaya hidup akibat krisis iklim menjadi perhatian dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan yang dilansir dari Nasional, Greenpeace Indonesia menemukan bahwa gangguan iklim memengaruhi pengeluaran kebutuhan pokok, penghasilan pekerja, serta biaya tempat tinggal dan transportasi.

Temuan tersebut dipublikasikan dalam riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Penelitian ini melibatkan delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa.

Biaya konsumsi dan pangan menjadi aspek yang paling banyak terdampak. Sebanyak 41% responden melaporkan perubahan pada konsumsi dan pengeluaran pangan akibat krisis iklim, sedangkan 39% merasakan pengaruhnya terhadap produktivitas dan pendapatan.

Sementara itu, sebanyak 20% responden mengalami dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tekanan iklim tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat membiayai kebutuhan sehari-hari.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan bencana ekologis dapat menghambat kegiatan ekonomi sekaligus mengancam keselamatan warga. Situasi ini turut menekan penghasilan pekerja yang sebelumnya sudah menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan.

“Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi,” ujar Jeanny dalam keterangan resminya, Selasa (20/10/2026).

Greenpeace menempatkan nelayan dan pekerja gig, termasuk pengemudi ojek daring serta pekerja lepas, sebagai kelompok yang rentan menghadapi dampak tersebut. Ketika sumber penghidupan terganggu, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar ikut terancam.

Strategi masyarakat menghadapi kenaikan pengeluaran

Untuk mengimbangi tekanan ekonomi, responden menerapkan berbagai strategi penghematan dan mencari sumber pemasukan tambahan. Langkah yang dilakukan mencakup pengurangan belanja, penanaman bahan pangan di rumah, hingga pengembangan pekerjaan sampingan.

Dalam riset tersebut, sebanyak 57,34% responden mengurangi konsumsi non-esensial. Upaya ini ditujukan untuk menghemat pengeluaran sekitar Rp 50.000 hingga Rp 1 juta per bulan.

Selain mengurangi belanja, 38,78% responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah. Cara tersebut berpotensi mengurangi pengeluaran bulanan sebesar Rp 80.000 hingga Rp 500.000.

Upaya meningkatkan pendapatan juga dilakukan melalui pekerjaan tambahan atau pembukaan usaha baru. Sebanyak 56,79% responden menempuh pilihan tersebut dengan potensi tambahan pemasukan sekitar Rp 500.000 hingga Rp 2,5 juta per bulan.

Di sisi lain, 17,73% responden mengembangkan produksi pangan secara mandiri, antara lain sayur, telur, dan susu. Kegiatan ini memiliki potensi tambahan nilai ekonomi sekitar Rp 5.000 hingga Rp 500.000 per bulan.

Menurut Greenpeace, beragam langkah tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan tekanan ekonomi. Namun, strategi itu juga memperlihatkan besarnya upaya yang harus dilakukan rumah tangga untuk menjaga kestabilan keuangan ketika menghadapi dampak krisis iklim.

Greenpeace mempertanyakan pemerataan pertumbuhan ekonomi

Persoalan daya beli turut memunculkan pertanyaan mengenai distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026.

Menurut Atha, angka pertumbuhan tersebut perlu dinilai bersama keadaan masyarakat yang masih menghadapi tekanan biaya hidup dan kerugian akibat krisis iklim. Ia mempertanyakan sejauh mana capaian ekonomi itu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Presiden mengklaim bahwa angka ini adalah angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir, tetapi siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?” ujar Atha.

Greenpeace juga mengkritik sejumlah arah kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan iklim. Organisasi lingkungan tersebut menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi terhadap inflasi harga pangan dan menyoroti pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika risiko bencana meningkat.

Desakan kebijakan iklim yang melindungi masyarakat

Jeanny Sirait meminta pemerintah menjadikan hasil penelitian tersebut sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan iklim. Menurutnya, penanganan persoalan lingkungan perlu memperhatikan dampak ekonomi yang dialami pekerja dan keluarga, bukan hanya berfokus pada penanggulangan bencana.

Perlindungan terhadap penghasilan pekerja dan kemampuan rumah tangga membeli kebutuhan pokok menjadi perhatian yang disampaikan Greenpeace. Organisasi tersebut menilai tekanan ekonomi masyarakat perlu diperhitungkan ketika pemerintah mengevaluasi capaian pertumbuhan dan menentukan arah kebijakan.

“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” kata Jeanny.