MA Batalkan Suket SMA, DPR Bahas Desakan Mundur Gibran

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perkembangan baru dalam politik nasional. Pada 1 November 2026, sejumlah partai di DPR RI mulai menyampaikan sikap terhadap desakan pemakzulan Gibran setelah keputusan kasasi tersebut.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan permohonan kasasi dalam sengketa administrasi pendidikan Gibran. Majelis hakim menyatakan Suket penyetaraan ijazah SMA tersebut tidak sah, batal demi hukum, dan harus dimusnahkan.

Perkembangan ini membuat PKB dan Golkar turut memberikan respons, menyusul PDIP dan PKS yang sebelumnya telah membuka komunikasi mengenai kemungkinan penggunaan mekanisme konstitusional di parlemen.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai keputusan MA memperkuat dasar hukum untuk mempertimbangkan langkah politik selanjutnya. Ia menyebut putusan tersebut melengkapi pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persoalan persyaratan pendidikan Gibran.

"Putusan MA mengenai keabsahan Suket penyetaraan ijazah Wapres Gibran melengkapi amar pertimbangan MK sebelumnya. Sikap dua lembaga hukum ini jadi dasar substansial langkah politik ke depannya," ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Khozin menjelaskan, PKB masih mempelajari aspirasi masyarakat sipil, termasuk masukan Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) yang diwakili Ray Rangkuti. Partainya juga menjalin komunikasi dengan sejumlah kekuatan politik di parlemen.

Berbeda dengan PKB, Partai Golkar mengambil sikap lebih berhati-hati. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengaku terkejut dengan keputusan MA yang muncul kurang dari 3,5 minggu setelah putusan MK.

"Jujur saja, Putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya Putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul Putusan MA yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah tidak sah," ungkap Doli.

Doli menegaskan pentingnya menghormati keputusan pengadilan. Namun, ia menyebut persoalan tersebut telah memasuki wilayah politik negara. Golkar masih menunggu salinan resmi putusan MA sebelum menentukan sikap politik berikutnya.

Dari kubu PDIP, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai putusan MA memperkuat persoalan mengenai proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Ia juga menghubungkan polemik tersebut dengan persoalan etik yang pernah menimpa Anwar Usman dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023.

"Di dalam politik itu tidak ada kebohongan yang abadi, terlebih ketika dilakukan melalui abuse of power. Di situlah kebenaran akan mencari jalannya sendiri... Sehingga dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung itu semakin memperkuat bahwa penyetaraan ijazah Gibran melalui surat keterangan yang di dalam sidang MK ternyata itu ijazahnya tidak ditemukan," tegas Hasto.

Sementara itu, PKS telah menyiapkan pembahasan mengenai penggunaan hak konstitusional DPR. Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Kapoksi Komisi II, Mardani Ali Sera, menyebut partainya menerima mandat untuk menindaklanjuti aspirasi publik dan kajian hukum yang disampaikan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

PKS mempertimbangkan sejumlah instrumen parlemen, termasuk Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.

"Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen, akan kian jelas (hak angket atau hak menyatakan pendapat) saat masa reses selesai ya. Sudah ada diskusi, keputusan MK adalah fakta hukum yang final dan mengikat. Ada tanggung jawab moral untuk membuat tata kelola bernegara menjadi baik dan sehat," tandas Mardani.

Di sisi lain, anggota DPR RI Benny K Harman menilai kedudukan Gibran sebagai wakil presiden batal demi hukum setelah putusan MA. Sebagaimana diberitakan Kompas.id pada 1 November 2026, Gibran juga didesak mundur, sementara DPR disebut dapat menggunakan hak menyatakan pendapat apabila persoalan tersebut berlanjut.

Ganjar Pranowo, yang menjadi salah satu kontestan Pilpres 2024, turut menanggapi putusan tersebut. Ketua DPP PDIP itu memilih tidak memperpanjang pembahasan mengenai kemungkinan kecurangan dalam kontestasi pemilihan presiden sebelumnya.

"Tugas saya sebagai calon sudah selesai," ujar Ganjar, Minggu (1/11/2026).

Ketika ditanya apakah dirinya merasa dicurangi sebagai lawan politik Gibran, Ganjar tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa isi putusan MK dan MA telah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persoalan tersebut.

Perkara ini bermula dari sengketa administrasi yang diajukan H.M. Subhan, S.H., M.H. ke peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Sebelumnya, dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma setingkat SMA dari luar negeri yang sah untuk disetarakan, tetapi belum mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, majelis hakim MA dipimpin Ketua Kamar TUN Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Majelis mengabulkan seluruh gugatan penggugat setelah membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.