Polisi Telusuri Jejak Data Sadapan Prabowo yang Dihapus

Dugaan penghapusan rekaman penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui Lawful Interception Management System (LIMS) menjadi salah satu fokus penyidikan Bareskrim Polri. Meski sejumlah file dan catatan aktivitas sistem diduga telah dihapus, jejak digital masih berpeluang ditemukan melalui pemeriksaan forensik.

Dilansir dari Detik iNET, pakar telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menjelaskan bahwa penghapusan informasi dari penyimpanan tidak otomatis menghilangkan seluruh bukti elektronik yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

"Penghapusan file tidak selalu menghilangkan seluruh jejak digital. Pemeriksa forensik dapat menelusuri cadangan data, metadata, log akses, aktivitas server, dan catatan komunikasi dengan sistem operator," kata Heru kepada detikINET, Rabu (4/11/2026).

Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap Prabowo, penyidik menemukan indikasi sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi dan tidak memiliki hubungan dengan kepentingan penegakan hukum.

Aktivitas penyadapan tersebut diduga terjadi selama 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam penyidikan meliputi Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, serta pengusaha.

Perkembangan lain muncul pada Oktober 2026. Para tersangka diduga memberikan perintah untuk menghilangkan file hasil penyadapan beserta catatan aktivitas yang tersimpan dalam sistem.

Perkara ini mulai terungkap setelah seorang petugas mengajukan laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

Sejauh ini, penyidik telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga ahli. Sejumlah perangkat elektronik turut diamankan, terdiri atas 11 ponsel, satu iPad, serta empat flashdisk.

Meski barang bukti telah dikumpulkan, informasi mengenai total file yang dihapus, teknik penghapusan yang digunakan, dan keberhasilan pemulihan data belum disampaikan secara resmi.

Forensik Digital untuk Menemukan Bukti yang Tersisa

Menurut Heru, informasi mengenai penyadapan tidak selalu tersimpan secara terpusat pada satu server. Sistem lain yang terhubung dengan infrastruktur utama juga berpotensi menyimpan rekaman aktivitas yang diperlukan dalam penyidikan.

"Jejak juga mungkin tersimpan di perangkat atau sistem lain yang terhubung," ungkapnya.

Karena itu, pemeriksaan forensik digital dapat mencakup beberapa sumber bukti elektronik. Penelusuran tidak hanya diarahkan pada file utama yang diduga dihilangkan, tetapi juga pada catatan pendukung yang merekam aktivitas sistem.

Salah satu sumber yang dapat diperiksa adalah cadangan data atau backup. Apabila salinan informasi masih tersimpan di sistem pencadangan, file yang sudah tidak tersedia pada penyimpanan utama mungkin masih dapat ditemukan.

Selain itu, metadata dan audit log dapat memberikan informasi mengenai aktivitas pengguna. Catatan tersebut berpotensi memperlihatkan akun yang mengakses layanan, waktu akses, serta tindakan yang dilakukan selama sistem digunakan.

Aktivitas server juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan. Informasi dari infrastruktur operator telekomunikasi berpotensi melengkapi rekonstruksi kegiatan intersepsi apabila catatannya masih tersedia dan dapat diperoleh melalui prosedur yang sah.

Namun, pemulihan data tidak dapat dijamin dalam setiap keadaan. Keberhasilannya dipengaruhi oleh teknik penghapusan, kondisi media penyimpanan, kebijakan retensi informasi, dan ketersediaan salinan pada sistem lain.

Dengan demikian, sasaran pemeriksaan forensik bukan semata-mata mengembalikan file yang hilang. Penyidik juga perlu menyusun kembali rangkaian aktivitas berdasarkan berbagai bukti elektronik yang masih dapat ditemukan.

Penyidikan Perlu Menelusuri Pemberi Perintah

Heru menilai pemeriksaan atas dugaan penghilangan data harus dilaksanakan secara menyeluruh dan independen. Keutuhan barang bukti juga perlu dijaga agar proses pemeriksaan dapat menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengingatkan bahwa pengungkapan perkara tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi orang yang menjalankan perangkat atau mengoperasikan sistem LIMS. Penelusuran juga perlu mencakup pihak yang diduga mengendalikan kegiatan tersebut.

"Yang penting, penyidikan jangan hanya mencari siapa yang mengoperasikan sistem, tetapi juga siapa yang memerintahkan, mengendalikan, dan memanfaatkan hasil penyadapan tersebut," tegas Heru.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap rantai kendali diperlukan untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar operator teknis. Penyidik diminta menelusuri individu yang diduga memberikan instruksi maupun menerima keuntungan dari informasi hasil penyadapan.

Heru juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang berada di balik dugaan penyalahgunaan sistem tersebut.

"Ungkap siapa yang menjadi dalang atau mastermind yang memerintahkan, mengendalikan, dan memanfaatkan hasil penyadapan atau tindakan mata-mata tersebut," pungkasnya.

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak lain masih harus dibuktikan melalui penyidikan. Kepastian mengenai kemungkinan pemulihan file hasil penyadapan LIMS juga menunggu selesainya pemeriksaan forensik terhadap barang bukti yang telah disita.