SAFEnet Persilakan Prabowo dan Listyo Adukan Pelanggaran Privasi

Organisasi pembela hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menawarkan kanal pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan pelanggaran hak digital. Ajakan tersebut disampaikan melalui akun X resmi SAFEnet pada Selasa (3/11/2026), di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga jenderal.

Dilansir dari Detik iNET, SAFEnet memberikan dua kemungkinan pengaduan berbeda. Prabowo dapat melapor sebagai pihak yang diduga menjadi korban pelanggaran privasi, sementara Listyo dipersilakan mengadu apabila merasa mengalami kriminalisasi terkait penerapan pasal ilegal akses dalam UU ITE.

Dalam unggahan tersebut, SAFEnet secara langsung menyampaikan undangan kepada kedua tokoh tersebut.

"Pak Prabowo silakan melapor ke SAFEnet sebagai korban pelanggaran privasi. Pak Listyo juga bisa bikin aduan kalau merasa menjadi korban kriminalisasi pasal ilegal akses di UU ITE," tulis SAFEnet.

SAFEnet menyediakan kanal pengaduan melalui situs aduan.safenet.or.id. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran privasi, peretasan, doxing, serta berbagai persoalan hak digital lainnya.

Pelapor dapat menyertakan kronologi kejadian dan bukti pendukung, seperti tangkapan layar, dokumen, maupun catatan aktivitas digital yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.

Ajakan tersebut muncul setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Ketiga tersangka adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa dugaan aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi yang semestinya.

Dalam konferensi pers pada Selasa (3/11/2026), Asep menjelaskan dugaan penggunaan sistem tersebut tanpa prosedur yang sesuai ketentuan hukum.

"Terdapat beberapa nomor itu dimasukkan dalam sistem tanpa verifikasi kemudian disadap tanpa kaitan dan penegakan hukum berdasar UU berlaku," kata Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Menurut keterangan Asep, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, aktivis, hingga pengusaha.

Penyidik juga menduga terdapat perintah penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak aktivitas penyadapan yang sedang menjadi bagian dari penyelidikan.

Penetapan ketiga tersangka masih merupakan bagian dari proses hukum. Dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada mereka harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.