UU PFII Berikan Pengurangan PPh Badan hingga 100 Persen

Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100% menjadi salah satu fasilitas perpajakan yang diatur dalam UU PFII. Ketentuan tersebut mencakup pelaku usaha serta lembaga yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan di PFII, dilansir dari Nasional.

Pengaturan fasilitas ini mencakup sejumlah bidang usaha yang dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Cakupannya meliputi aktivitas keuangan, jasa pendukung industri keuangan, serta berbagai kegiatan usaha dari sektor lainnya.

Ruang Lingkup Kegiatan Usaha yang Mendapat Fasilitas

Kategori pertama adalah sektor keuangan. Bidang ini memiliki cakupan luas, mulai dari kegiatan perbankan, perasuransian, keuangan syariah, hingga aktivitas pasar modal dan keuangan derivatif.

Selain kegiatan tersebut, cakupan sektor keuangan juga meliputi bursa karbon, pengelolaan dana pensiun, pembiayaan, modal ventura, serta inovasi teknologi sektor keuangan.

Aktivitas perdagangan komoditas internasional dan bulion turut dimasukkan ke dalam kelompok ini. Pengelolaan dana perwalian atau trust, instrumen keuangan, serta perusahaan induk konglomerasi keuangan juga termasuk dalam ruang lingkupnya.

Bidang lainnya yang masih berada dalam kategori keuangan mencakup pasar uang, valuta asing, family office, dan manajemen investasi. Dengan demikian, kelompok pertama mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan serta transaksi keuangan.

Kategori kedua berkaitan dengan kegiatan usaha penunjang sektor keuangan. Kelompok ini mencakup berbagai profesi yang menyediakan layanan pendukung bagi aktivitas keuangan dan pengelolaan usaha.

Jenis layanan yang masuk dalam kelompok tersebut antara lain jasa akuntan publik, penilai, notaris, konsultan hukum, dan konsultan keuangan. Manajer investasi serta konsultan pajak juga termasuk di dalamnya.

Selain itu, terdapat profesi aktuaris dan ahli syariah jasa keuangan. Seluruh jenis kegiatan tersebut tercantum sebagai bagian dari usaha penunjang sektor keuangan dalam pengaturan PFII.

Kategori ketiga mencakup kegiatan usaha dari sektor lainnya. Bidang yang disebutkan dalam ketentuan ini meliputi transportasi, akomodasi, kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pariwisata.

Industri makanan dan minuman juga termasuk dalam kelompok ketiga tersebut. Pembagian ini memperlihatkan bahwa cakupan kegiatan usaha dalam PFII tidak terbatas pada industri keuangan beserta jasa pendukungnya.

LP PFII dan LPJK PFII Mendapat Pengurangan PPh Badan

Fasilitas perpajakan dalam UU PFII tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha. Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII (LPJK PFII) juga memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan sebesar 100%.

Pemberian fasilitas kepada kedua lembaga tersebut secara khusus berkaitan dengan kegiatan operasional yang dilaksanakan di PFII. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) UU PFII.

Pasal tersebut secara tegas mengatur pemberian pengurangan pajak penghasilan badan kepada LP PFII dan LPJK PFII. Bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

"Fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b juga diberikan sebesar 100% kepada LP PFII dan LPJK PFII atas kegiatan operasional di PFII," bunyi Pasal 51 ayat (2).

Namun, penerapan fasilitas tersebut tetap memiliki ketentuan yang harus diperhatikan. Pengurangan PPh badan tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan perpajakan.

Batasan tersebut dijelaskan secara khusus dalam Pasal 51 ayat (3). Dengan demikian, pemberian insentif pajak tetap mempertimbangkan ketentuan perpajakan internasional yang berlaku dalam kesepakatan terkait.

"Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tetap memperhatikan kesepakatan atau perjanjian internasional terkait perpajakan," bunyi Pasal 51 ayat (3).

Jenis Fasilitas PPh dalam UU PFII

Ketentuan pengurangan PPh badan bagi LP PFII dan LPJK PFII merupakan bagian dari rangkaian insentif pajak penghasilan yang tercantum dalam Pasal 49 UU PFII.

Selain pengurangan PPh badan, terdapat beberapa bentuk fasilitas perpajakan lainnya yang juga diatur dalam pasal tersebut. Setiap fasilitas memiliki bentuk perlakuan pajak yang berbeda sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Salah satu fasilitasnya adalah pengecualian pengenaan PPh terhadap penghasilan yang berasal dari luar Indonesia. Ketentuan lainnya mencakup penerapan PPh final 0% serta pengecualian status sebagai subjek pajak dalam negeri.

UU PFII juga mengatur pembebasan dari pemotongan dan atau pemungutan PPh. Seluruh fasilitas tersebut menjadi bagian dari ketentuan perpajakan yang diatur dalam Pasal 49, sedangkan pengurangan PPh badan bagi LP PFII dan LPJK PFII diperjelas melalui Pasal 51.