Airlangga Pertahankan Tax Holiday di Tengah Pajak Minimum Global

Pemerintah Indonesia belum mengisyaratkan penghapusan fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan atau tax holiday meskipun pajak minimum global mulai diterapkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sikap tersebut di Jakarta pada Rabu (21/10/2026), dengan mempertimbangkan penerapan kebijakan di negara lain dan kebutuhan menjaga daya saing investasi, dilansir dari Nasional.

Airlangga menjelaskan bahwa penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) belum mencakup seluruh negara. Menurut dia, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan perpajakan secara cermat agar Indonesia tetap menarik bagi investor.

Dalam keterangannya kepada awak media, Airlangga menyoroti kebijakan Kanada yang, menurut pengalamannya dalam Canada Investment Summit 2026, masih menawarkan fasilitas perpajakan khusus untuk menarik investasi.

"Terkait dengan pajak minimum global, belum semua negara melaksanakan itu," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia kemudian mengangkat contoh kebijakan Kanada sebagai gambaran perbedaan pendekatan perpajakan antarnegara dalam persaingan mendapatkan investasi. Airlangga menyebut fasilitas yang diberikan negara tersebut memiliki tarif di bawah tingkat pajak minimum global yang disebutnya sebesar 8%.

"Dalam acara Canada Investment Summit kemarin, Kanada bahkan memberikan fasilitas perpajakan khusus dengan angka di bawah pajak minimum global sebesar 8%," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kebutuhan nasional serta perkembangan kebijakan internasional. Ia juga menyoroti keberadaan insentif perpajakan di negara-negara Asia Tenggara yang menjadi bagian dari persaingan menarik modal.

"Jadi, kami terus menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan karena berbagai negara di ASEAN juga memberikan fasilitas, termasuk fasilitas perpajakan," jelas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pajak minimum global merupakan kesepakatan internasional yang dikembangkan OECD dan G20 untuk memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak dengan tarif efektif minimum 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi persaingan tarif pajak yang tidak sehat dan mencegah pemindahan laba ke wilayah dengan pajak rendah.

Di Indonesia, penerapan kebijakan itu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tahun pajak 2025 dan mencakup grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria dengan pendapatan konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro.