Pemerintah Atur Insentif Pajak bagi Pelaku Usaha di PFII

Beragam fasilitas perpajakan disiapkan pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha dan investasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Namun, pemberian insentif tersebut tidak berlaku otomatis bagi setiap investor yang menanamkan modal di kawasan tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Ketentuan mengenai fasilitas tersebut tercantum dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Aturan yang mencakup Pasal 47 hingga Pasal 65 itu menetapkan kelompok penerima, persyaratan, serta mekanisme pemberian insentif.

Kelompok yang Berhak Mendapatkan Insentif Pajak PFII

Berdasarkan Pasal 47, fasilitas perpajakan disediakan untuk sejumlah kelompok yang memenuhi ketentuan. Penerima manfaatnya tidak hanya terbatas pada perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis di kawasan PFII.

Kelompok penerima tersebut meliputi pelaku usaha, tenaga ahli keuangan berkewarganegaraan Indonesia maupun asing sesuai ketentuan, hakim ad hoc, serta subjek pajak luar negeri yang melakukan investasi di PFII.

Selain kelompok tersebut, Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Keuangan PFII (LPJK PFII) juga termasuk pihak yang dapat memperoleh fasilitas perpajakan.

Artinya, kepemilikan investasi di PFII saja belum cukup untuk mendapatkan keringanan pajak. Setiap pihak harus terlebih dahulu memenuhi kategori penerima dan persyaratan khusus sesuai jenis fasilitas yang diajukan.

Pengurangan PPh Badan hingga 100%

Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan melalui UU PFII adalah pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 100%. Ketentuan mengenai insentif ini tercantum dalam Pasal 51.

Fasilitas tersebut ditujukan kepada pelaku usaha yang menjalankan aktivitas di sektor keuangan, jasa pendukung sektor keuangan, maupun sektor lainnya di kawasan PFII.

LP PFII dan LPJK PFII juga berkesempatan memperoleh pengurangan PPh badan untuk mendukung kegiatan operasional masing-masing lembaga. Meski demikian, pemberian fasilitas tetap harus memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perpajakan internasional.

Selain pengurangan pajak badan, Pasal 50 memberikan pengecualian PPh terhadap penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia. Fasilitas ini berlaku bagi pelaku usaha dan tenaga ahli keuangan warga negara asing yang bekerja di PFII.

Fasilitas PPh untuk Tenaga Ahli dan Warga Negara Asing

UU PFII juga menyediakan skema PPh final bertarif 0% untuk periode tertentu. Berdasarkan Pasal 52, fasilitas tersebut diperuntukkan bagi tenaga ahli sektor keuangan yang bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII serta hakim ad hoc.

Ketentuan berbeda berlaku bagi warga negara asing yang ingin memperoleh pengecualian dari status sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan khusus sebelum fasilitas tersebut dapat diberikan.

Pasal 53 mensyaratkan warga negara asing yang bersangkutan terdaftar pada family office di PFII dan mempunyai golden visa. Kedua persyaratan tersebut menjadi bagian penting untuk memperoleh pengecualian perpajakan.

Selain itu, penerima fasilitas tidak diperbolehkan memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha aktif ataupun pekerjaan pada pelaku usaha, baik yang beroperasi di dalam maupun di luar PFII, selama berada di Indonesia.

Pengecualian status subjek pajak dalam negeri tersebut hanya berlaku selama golden visa yang dimiliki masih aktif. Dengan demikian, masa berlaku dokumen tersebut turut menentukan keberlanjutan fasilitas perpajakan.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PFII menyebutkan:

"Fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dibeirkan sepanjang golden visa masih berlaku," bunyi Pasal 53 ayat (2) UU PFII yang dikutip, Jumat (30/10/2026).

Fasilitas lain juga diberikan kepada subjek pajak luar negeri berupa pembebasan pemotongan atau pemungutan PPh atas penghasilan investasi di PFII. Ketentuan ini mencakup pembelian hunian atau tempat tinggal yang tergolong sangat mewah oleh pihak yang memenuhi persyaratan undang-undang.

Keringanan PPN, PPnBM, dan Bea Masuk

Insentif yang disediakan pemerintah tidak hanya menyangkut Pajak Penghasilan. UU PFII turut mengatur fasilitas untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pungutan kepabeanan.

Melalui Pasal 56 dan Pasal 57, pemerintah menetapkan fasilitas PPN tidak dipungut untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak strategis tertentu. Selain itu, tersedia pengecualian PPnBM berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adapun fasilitas kepabeanan diatur dalam Pasal 60. Ketentuan tersebut memberikan pembebasan bea masuk terhadap barang impor yang digunakan untuk keperluan pembangunan dan pengembangan PFII.

Rincian ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) UU PFII menyatakan:

"Fasilitas kepabeanan sebagaima dimaksud berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pembangunan dan pengembangan PFII," bunyi Pasal 60 ayat (1).

Dengan adanya ketentuan tersebut, barang impor yang digunakan untuk pembangunan maupun pengembangan kawasan PFII dapat memperoleh pembebasan bea masuk sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Ketentuan Pajak Warisan dan Kewajiban Penerima Fasilitas

Aspek perpajakan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah pajak warisan. Berdasarkan Pasal 61, pajak warisan tidak diterapkan di PFII apabila persyaratan yang telah ditentukan terpenuhi.

Salah satu ketentuan yang harus diperhatikan berkaitan dengan pendaftaran aset warisan pada family office di PFII. Penerapan fasilitas ini tetap mengikuti persyaratan sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Meskipun mendapatkan berbagai keringanan, penerima insentif tidak dibebaskan dari seluruh kewajiban administrasi. Pasal 63 tetap mewajibkan wajib pajak, pelaku usaha, tenaga ahli, serta pihak terkait menjalankan kewajiban perpajakan dan kepabeanan.

Kewajiban tersebut mencakup pelaporan dan pemenuhan administrasi perpajakan maupun kepabeanan. Artinya, fasilitas yang diterima tidak menghapus tanggung jawab penerima untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Risiko kehilangan fasilitas juga diatur secara khusus. Apabila penerima insentif tidak lagi memenuhi persyaratan, pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkan pemberian fasilitas tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 64.

Pembatalan insentif dapat diikuti kewajiban mengembalikan pajak atau bea masuk yang sebelumnya mendapatkan fasilitas. Penerima juga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, rincian lebih lanjut mengenai kategori penerima, persyaratan administrasi, serta periode pemberian setiap fasilitas perpajakan akan ditetapkan melalui peraturan pelaksanaan.