DJP Sosialisasikan Penghapusan Sanksi Pajak kepada Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengintensifkan sosialisasi program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak kepada wajib pajak melalui asosiasi pengusaha dan petugas pajak. Langkah ini dilakukan untuk memperluas informasi mengenai fasilitas keringanan tersebut, dengan potensi sanksi yang dapat dikurangi diperkirakan mencapai Rp 14,8 triliun, dilansir dari Nasional.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Arif Mahmudin Zuhri menjelaskan bahwa sosialisasi melibatkan wajib pajak, pengusaha, dan asosiasi. Asosiasi diharapkan meneruskan informasi serta edukasi mengenai program tersebut kepada para anggotanya.

Dalam konferensi pers di Kantor DJP pada Rabu (28/10/2026), Arif mengatakan pendekatan melalui asosiasi akan terus dijalankan untuk menjangkau wajib pajak.

"Kami mengundang wajib pajak, para pengusaha, asosiasi. Nanti asosiasi akan berkomunikasi dengan wajib pajak, melakukan sosialisasi dan edukasi. Ini akan terus dilakukan," ujar Arif Mahmudin Zuhri, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

Selain mengandalkan asosiasi, DJP mengoptimalkan peran account representative (AR) untuk menghubungi wajib pajak secara langsung. Juru sita dan pemeriksa pajak juga diminta menyampaikan informasi program ketika berinteraksi dengan wajib pajak dalam pelaksanaan tugas mereka.

Arif menjelaskan bahwa pendekatan langsung tersebut menjadi bagian dari upaya DJP agar wajib pajak mengetahui fasilitas pengurangan sanksi yang tersedia.

"Teman-teman account representative (AR) akan menghubungi wajib pajak untuk aktif mengikuti pengurangan sanksi ini. Demikian juga ada juru sita, kemudian pemeriksa. Ketika melakukan pemeriksaan, nanti sudah disampaikan kepada wajib pajak," jelas Arif.

Meski sosialisasi terus berjalan, Kanwil DJP Jakarta Selatan I belum memiliki rekapitulasi jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Arif menyebut pengalaman sejumlah kantor wilayah DJP lain menunjukkan jumlah ketetapan pajak yang diajukan untuk memperoleh pengurangan sanksi dapat mencapai ribuan. Di Jakarta Barat, jumlahnya pernah mencapai sekitar 3.000 ketetapan, sedangkan di Sumatra Barat tercatat sekitar 10.000 ketetapan.

Namun, jumlah ketetapan tersebut tidak sama dengan jumlah wajib pajak pemohon. Menurut Arif, satu wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk beberapa ketetapan, baik yang berasal dari masa pajak berbeda maupun yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP).

"Sangat mungkin seorang wajib pajak itu dia mengajukan permohonan pengurangan sanksi lebih dari satu ketetapan," ujar Arif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan potensi sanksi administrasi yang dapat memperoleh pengurangan melalui program keringanan pajak mencapai Rp 14,8 triliun. Potensi tersebut dihitung dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan pajak, serta pemanfaatan basis data baru.

DJP memperkirakan potensi sanksi dari kegiatan pengawasan mencapai Rp 5,7 triliun, dengan pokok pajak sebesar Rp 12 triliun. Dari pemeriksaan, potensi sanksinya mencapai Rp 2,9 triliun dengan pokok pajak Rp 13 triliun.

Sementara itu, kegiatan penagihan pajak menyumbang potensi sanksi administrasi sebesar Rp 3,7 triliun, dengan pokok pajak Rp 9,6 triliun. Pemanfaatan basis data baru diperkirakan menghasilkan potensi sanksi Rp 2,5 triliun, dengan pokok pajak mencapai Rp 5,6 triliun.