ELSAM Kritik UU Satu Data Indonesia dan Soroti Risiko Hukum

Pengesahan Undang-undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh DPR pada 6 Oktober 2026 memunculkan sejumlah persoalan terkait perlindungan data pribadi, kepastian hukum, dan potensi kriminalisasi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai regulasi tersebut berisiko berbenturan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

UU SDI memuat 20 bab dan 141 pasal. Menurut ELSAM, sejumlah ketentuan di dalamnya perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan pengelolaan informasi masyarakat, terutama ketika data pribadi digunakan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Salah satu persoalan utama terdapat pada Pasal 18 UU SDI. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pemanfaatan data dalam kerangka Satu Data Indonesia tidak membutuhkan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama selama standar keamanan data telah dipenuhi.

ELSAM memandang pengaturan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan UU PDP. Undang-undang perlindungan data pribadi itu mengatur perlunya perjanjian antarpengendali data pribadi serta dasar pemrosesan yang sah.

Perbedaan ketentuan tersebut menjadi perhatian karena pelaksanaan Satu Data Indonesia diperkirakan banyak bersinggungan dengan informasi pribadi. Tanpa keselarasan aturan, pelaksanaan pemanfaatan data berpotensi menghadapi ketidakjelasan mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi.

Dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (28/10/2026), ELSAM menekankan pentingnya perlindungan hak warga seiring meningkatnya kapasitas negara dalam mengelola informasi.

"Semakin besar kemampuan negara untuk menghubungkan, menganalisis, dan menggunakan data warga, maka semakin kuat pula batas hukum, pelindungan hak, transparansi serta mekanisme pengawasan yang harus dibangun," ujar ELSAM.

Pasal pidana dinilai berpotensi memicu kriminalisasi

Selain persoalan pemrosesan data, ELSAM menyoroti Pasal 130 dan 131 UU SDI yang dinilai berpotensi membuka ruang kriminalisasi berlebihan. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan penggunaan istilah yang dianggap belum memiliki batasan hukum secara tegas.

Frasa seperti 'menyalahgunakan', 'tanpa hak', dan 'tanpa izin' menjadi bagian yang dipersoalkan. Menurut ELSAM, rumusan yang tidak disertai batasan jelas berisiko menimbulkan ketidakpastian mengenai tindakan yang dapat dikenai ketentuan pidana.

Persoalan lain muncul dari tidak adanya pengecualian yang secara khusus mengakomodasi kepentingan umum dan kegiatan jurnalistik. Kondisi ini dinilai dapat menambah kekhawatiran masyarakat sipil terhadap penerapan ketentuan tersebut.

"Ketiadaan pengecualian untuk kepentingan umum dan jurnalistik semakin mengkhawatirkan masyarakat sipil," ucap ELSAM.

Tata kelola kecerdasan artifisial dan blockchain turut disoroti

Penggunaan kecerdasan artifisial (AI) dan blockchain dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia juga menjadi perhatian ELSAM. Kedua teknologi tersebut dinilai membutuhkan kerangka pengaturan yang memadai agar penerapannya memiliki landasan hukum yang jelas.

Hingga Oktober 2026, Indonesia disebut belum mempunyai kerangka hukum komprehensif untuk tata kelola AI. Sementara itu, ketentuan mengenai blockchain masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral.

Menurut ELSAM, kondisi regulasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan UU SDI. Penggunaan teknologi untuk mengelola dan menghubungkan data perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang memberikan kejelasan mengenai perlindungan hak dan pengawasan.

Proses pembentukan UU SDI dipersoalkan

ELSAM turut mengkritik proses penyusunan UU SDI karena masyarakat sipil disebut mengalami kesulitan untuk memperoleh naskah regulasi dan mengetahui bagaimana masukan mereka dipertimbangkan selama pembahasan.

Terbatasnya akses terhadap dokumen dan informasi mengenai proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi persoalan transparansi yang disoroti lembaga itu. Keterlibatan masyarakat sipil dinilai penting dalam pembahasan kebijakan yang berdampak pada pengelolaan data warga.

ELSAM menegaskan bahwa pengelolaan data seharusnya berorientasi pada perlindungan hak masyarakat, bukan menjadi dasar untuk memperbesar kendali negara tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

"Seharusnya, kedaulatan data diletakkan sebagai saranan melindungi hak warga dengan memfasilitasi mekanisme akuntabilitas yang jelas dan bukan sebagai justifikasi pemusatan kendali negara atas data," ucap ELSAM.

ELSAM mendesak penyelarasan regulasi

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, ELSAM meminta DPR dan pemerintah membuka akses terhadap naskah UU SDI agar masyarakat dapat mengetahui isi regulasi secara lebih transparan.

ELSAM juga mendesak agar pelaksanaan UU SDI diselaraskan dengan UU PDP. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi pertentangan aturan dalam pemrosesan data pribadi.

Selain penyelarasan regulasi, ELSAM meminta pemerintah segera membentuk Otoritas Pelindungan Data Pribadi. Lembaga tersebut menjadi salah satu aspek yang disoroti dalam upaya memperkuat perlindungan data pribadi.

ELSAM turut mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan aturan turunan UU SDI. Tuntutan tersebut mencakup transparansi dokumen, keselarasan dengan ketentuan perlindungan data pribadi, serta penguatan mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola data.