Hoaks Picu Kerugian Finansial dan Gerus Kepercayaan Publik

Kerugian akibat penipuan digital yang memanfaatkan informasi palsu mencapai Rp9,1 triliun. Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan terdapat lebih dari 411 ribu laporan sepanjang November 2024 hingga Desember 2025, dilansir dari Keuangan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks tidak hanya menimbulkan persoalan informasi, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi bagi masyarakat.

Dampaknya dapat berlangsung lebih lama meskipun informasi keliru sudah diklarifikasi. Selain kehilangan uang, korban maupun masyarakat luas berpotensi mengalami penurunan kepercayaan terhadap keamanan transaksi dan integritas lembaga jasa keuangan. Kondisi ini membuat persoalan hoaks semakin penting untuk diperhatikan.

Pelaku kejahatan digital menggunakan berbagai skenario untuk mendapatkan keuntungan dari korbannya. Beberapa modus yang kerap ditemukan meliputi penawaran investasi bodong, pemberitahuan undian palsu, hingga pencurian informasi melalui phishing.

Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi cara berpikir dan respons emosional calon korban. Berita bohong, pesan berantai, serta informasi yang belum terbukti kebenarannya menjadi sarana untuk membangun kepercayaan palsu. Ketika korban terpengaruh, mereka dapat terdorong menyerahkan informasi pribadi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Data yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk memperoleh akses terhadap akun maupun perangkat milik korban.

Perkembangan teknologi turut membuat pola kejahatan tersebut semakin rumit. Penipuan tidak lagi terbatas pada satu wilayah atau sektor karena pelaksanaannya dapat menjangkau berbagai negara dengan memanfaatkan teknologi. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti besarnya ancaman penipuan digital terhadap kepercayaan masyarakat. Menurutnya, dampak kejahatan tersebut melampaui kerugian materi.

"Penipuan dapat melintasi batas negara dalam hitungan detik, memanfaatkan teknologi dalam skala besar, dan merusak sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, yaitu kepercayaan," ujar Friderica Widyasari Dewi seperti dikutip dalam keterangan resmi di laman OJK.

Kampanye P.I.L.I.H. OCBC untuk memeriksa informasi

Untuk mengurangi risiko menjadi korban penipuan, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Sikap kritis menjadi penting ketika menerima pesan atau penawaran melalui media sosial.

OCBC memperkenalkan kampanye P.I.L.I.H. sebagai panduan sederhana agar masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan ini terdiri atas lima kebiasaan yang dapat diterapkan sebelum seseorang mengambil tindakan finansial. Pertama, Pahami sumbernya.

Masyarakat perlu memeriksa kredibilitas media atau akun yang menyebarkan informasi agar tidak langsung mempercayai setiap pesan yang diterima. Kedua, Identifikasi informasinya dengan menelaah isi pemberitaan, termasuk klaim yang disampaikan. Pemeriksaan ini membantu mengenali informasi yang belum memiliki dasar kebenaran yang jelas.

Ketiga, Lacak kebenarannya melalui sumber tepercaya dan saluran informasi resmi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang menjadi dasar keputusan finansial memang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, Ingat untuk tetap tenang. Masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru merespons informasi karena kepanikan dan FOMO dapat mendorong keputusan yang lebih mengutamakan emosi daripada pertimbangan rasional. Kelima, Hentikan tindakan apabila masih terdapat keraguan. Menunda keputusan sampai informasi terbukti benar merupakan salah satu cara menghindari risiko penipuan.

Penerapan kelima prinsip tersebut membantu masyarakat membangun kebiasaan memeriksa informasi sebelum bertindak. Dengan demikian, keputusan finansial tidak hanya didasarkan pada pesan yang menarik perhatian, tetapi juga pada informasi yang telah diperiksa.

Verifikasi informasi dan perlindungan data pribadi

Pencegahan penipuan digital membutuhkan dua bentuk perlindungan yang berjalan beriringan, yakni kemampuan menilai kebenaran informasi dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama penting untuk mengurangi risiko kejahatan finansial. Kebiasaan memeriksa informasi membantu masyarakat menghindari keputusan yang dipengaruhi kabar palsu.

Sebaliknya, perlindungan data pribadi mencegah informasi sensitif dimanfaatkan pihak lain untuk melakukan tindakan yang merugikan pemiliknya. Hubungan kedua perlindungan tersebut dapat digambarkan seperti menjaga keamanan rumah. Memeriksa informasi sebelum mempercayainya serupa memastikan identitas orang yang mengetuk pintu sebelum memberikan akses masuk.

Sementara itu, menjaga informasi pribadi dapat diibaratkan mengunci pintu dan menyimpan kuncinya secara aman. Apabila salah satu perlindungan diabaikan, keamanan keseluruhan menjadi lebih rentan terhadap ancaman.

Karena itu, ancaman hoaks perlu dipahami sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan keamanan finansial, bukan hanya kesalahan dalam menerima informasi. Kemampuan memilah kabar dan menjaga data pribadi menjadi bagian penting dari literasi digital masyarakat. Peningkatan literasi tersebut juga berkaitan dengan kualitas pengambilan keputusan keuangan.

Informasi yang tidak valid dapat memicu tindakan yang merugikan, terutama ketika masyarakat tidak melakukan pemeriksaan sebelum mempercayai suatu penawaran atau pesan. Verifikasi informasi dan kerahasiaan data pribadi menjadi dua perlindungan utama dalam menghadapi penipuan digital. Keduanya diperlukan untuk menjaga keamanan transaksi sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.