Baleg DPR Tegaskan UU Satu Data Indonesia Bukan Pemaksaan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) tidak dimaksudkan untuk memaksakan penguasaan data nasional. Regulasi tersebut dirancang untuk menyelaraskan sistem informasi dan pertukaran data antarlembaga agar lebih aman, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan, dilansir dari Nasional.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan penjelasan tersebut setelah menghadiri Sosialisasi UU SDI di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, kebijakan ini mengutamakan interoperabilitas dan pemanfaatan data bersama, bukan pengambilalihan pengelolaan data oleh satu pihak.

Bob menjelaskan, UU SDI mewajibkan setiap walidata di tingkat desa, kabupaten, provinsi, hingga kementerian dan lembaga memasok data secara berkala. Mekanisme tersebut diharapkan mempermudah pertukaran informasi antarinstansi dan meningkatkan validitas data publik.

"Satu Data Indonesia ini tentu tidak sama sekali melakukan sebuah proses kooptasi atau pemaksaan terkait dengan bagaimana pemungutan daripada undang-undang tersebut," ujar Bob Hasan, Ketua Baleg DPR RI.

Ia menambahkan, sistem tersebut memungkinkan berbagai instansi menggunakan informasi sesuai kebutuhan masing-masing melalui mekanisme interoperabilitas.

"Bukan dikelola untuk kemudian dirumuskan tetapi dalam interoperabilitas, bagi pakai setiap kepentingan-kepentingan yang akan timbul nanti akan mendapatkan informasi yang lebih valid, lebih akuratif," ungkap Bob Hasan.

Bob juga menilai pembentukan UU SDI menjadi upaya menjawab kebutuhan tata kelola data nasional yang selama ini belum mendapatkan perhatian memadai. Digitalisasi pengelolaan informasi dinilai penting untuk mendukung kemajuan bangsa berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia.

"Hal inilah yang menurut hemat saya bahwa satu data Indonesia ini justru merupakan kebutuhan yang selama ini cukup dilupakan, dan tidak ada kata terlambat bahwa bangsa kita harus maju, setiap tahapnya maju sesuai dengan apa yang kita miliki," terang Bob Hasan.

Terkait keamanan informasi dan risiko kebocoran data, Bob menyebut tanggung jawab pengamanan siber diserahkan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengamanan tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi kriptografi.

Adapun ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan UU SDI tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dijelaskan Bob.

"Secara rinci sudah ada kalau sanksi, sanksi pidana itu kita sudah harus menganut, menyerahkan kepada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, ada berbagai kategori terkait dengan perlanggaran-perlanggaran yang terjadi," pungkas Bob Hasan.