Hasanuddin Minta Pengerahan TNI di Demo Jakarta Dievaluasi

Pelibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu (28/10/2026) menjadi sorotan terkait kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pengerahan tersebut dievaluasi karena pelibatan militer harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur yang berlaku, dilansir dari Nasional.

Hasanuddin menilai demonstrasi mahasiswa tidak termasuk konflik sosial yang secara otomatis memerlukan keterlibatan militer. Ia mengingatkan bahwa pengerahan TNI harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

Politikus PDI-P tersebut menegaskan bahwa penggunaan prajurit TNI untuk mengamankan aksi massa tidak dapat dilakukan tanpa memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

"Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi," ujar TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI.

Menurut Hasanuddin, mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015. Salah satu persyaratannya adalah permintaan bantuan pengerahan pasukan harus disampaikan kepada Presiden melalui mekanisme yang berlaku.

Ia juga menyoroti pengaturan kendali operasi ketika TNI membantu menangani konflik sosial. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kekuatan militer harus dikoordinasikan dengan Polri sesuai ketentuan hukum.

Ketentuan mengenai bantuan TNI kepada kepolisian juga berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pengaturannya tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2025, tugas pokok TNI meliputi penegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan negara.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Aturan terbaru menetapkan 16 jenis tugas OMSP sebagai bagian dari tanggung jawab TNI.

Ruang lingkup OMSP mencakup penanganan gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, serta perlindungan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Tugas lainnya meliputi pelaksanaan misi perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, serta pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya.

TNI juga memiliki tugas membantu pemerintahan daerah, membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing.

Selain itu, OMSP mencakup bantuan penanggulangan bencana alam, pengungsian dan kemanusiaan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, serta pengamanan pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Dua tugas lainnya adalah membantu penanggulangan ancaman pertahanan siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara beserta kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

Meskipun UU Nomor 3 Tahun 2025 memasukkan bantuan kepada Polri sebagai salah satu tugas OMSP, ketentuan tersebut tidak berarti TNI dapat langsung dikerahkan untuk setiap demonstrasi. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

UU tersebut juga mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, dengan pengecualian untuk tugas membantu Polri sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10.

Hasanuddin meminta dasar hukum pengerahan prajurit dalam pengamanan demonstrasi diperiksa kembali apabila persyaratan dan prosedur yang ditentukan belum terpenuhi. Ia juga menyoroti perlunya memastikan kondisi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran personel TNI dalam pengamanan demonstrasi di kawasan Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026) menjadi perhatian publik. Aksi penyampaian pendapat tersebut diikuti sejumlah kelompok mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Tuntutan kedua berkaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mahasiswa meminta anggaran diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan menolak pemborosan untuk kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, mahasiswa mendesak penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses terhadap layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas. Tuntutan keempat meminta penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tuntutan kelima mencakup jaminan kebebasan berpendapat, pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi ruang sipil.