TB Hasanuddin Tegaskan Pengerahan TNI untuk Demo Harus Sesuai Hukum

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan demonstrasi harus memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyampaikan penegasan tersebut pada Kamis (29/10/2026), menyusul sorotan terhadap kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, sehari sebelumnya.

Menurut Hasanuddin, pengerahan prajurit untuk menangani demonstrasi yang berpotensi memicu konflik sosial harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

Politikus PDI-P itu menjelaskan bahwa Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Salah satu ketentuan yang disorot adalah prosedur pengajuan permintaan pengerahan kepada Presiden.

“Pelibatan TNI tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena terdapat prosedur dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi,” ujar TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI.

Hasanuddin menekankan bahwa mekanisme permintaan harus dipenuhi sebelum prajurit dilibatkan dalam penanganan konflik sosial. Prosedur tersebut menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur pengerahan TNI.

“Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan. Permintaan pengerahan harus disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata TB Hasanuddin.

Selain prosedur permintaan, Hasanuddin menyoroti mekanisme kendali operasi saat prajurit TNI membantu penanganan konflik sosial. Menurut dia, pelaksanaan tugas tersebut menempatkan prajurit di bawah kendali operasi Polri sesuai ketentuan yang berlaku.

Purnawirawan TNI Angkatan Darat itu juga mengaitkan pelibatan militer dalam bantuan kepada kepolisian dengan ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang TNI beserta perubahannya.

“Jika mengacu pada ketentuan yang ada, pengerahan TNI tidak bisa dilakukan tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur hukum. Harus jelas dasar pelibatannya, siapa yang meminta, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” ujar TB Hasanuddin.

Ia menilai dasar hukum pengerahan perlu dipertanyakan dan dievaluasi apabila prosedur yang diwajibkan belum ditempuh serta tidak terdapat kondisi yang memenuhi kriteria penanganan konflik sosial.

Hasanuddin juga menegaskan bahwa penanganan demonstrasi perlu mengikuti ketentuan hukum, menjaga ketertiban umum, dan menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

“Intinya, setiap pelibatan TNI harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prosedur yang berlaku. Hal ini penting agar pelaksanaan tugas TNI tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan baru,” kata TB Hasanuddin.

Demonstrasi di Bundaran HI berlangsung pada Rabu (28/10/2026) dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk koalisi masyarakat, petani, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Kehadiran personel TNI dalam pengamanan aksi tersebut menjadi sorotan karena pengamanan demonstrasi dinilai merupakan tugas kepolisian.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), yang turut mengikuti demonstrasi, menyampaikan lima tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan.

Mahasiswa juga mendesak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk kepentingan rakyat dan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik dihentikan, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Tuntutan lainnya meliputi penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, penyediaan lapangan kerja berkualitas, penghentian penyalahgunaan hukum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BEM UI juga mendesak pemulihan kebebasan berpendapat, penindakan terhadap pelanggar hak asasi manusia (HAM), dan penghentian militerisasi ruang sipil.