DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia dalam Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (6/10/2026), sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Pengesahan regulasi yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal ini dirancang untuk mengatur tata kelola data pemerintah. Pengaturan tersebut mencakup standar data, interoperabilitas, keamanan, hingga pemanfaatan data untuk kebutuhan strategis nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut keputusan ini dengan mengambil peran pada penyediaan fasilitas konektivitas dan teknis. Lembaga tersebut akan berfokus pada kesiapan sistem agar dapat saling terhubung.

"Kita mencoba men-support interoperability dan juga dukungan infrastruktur," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria.

Nezar menyampaikan bahwa pelaksanaan tata kelola data ini melibatkan koordinasi lintas sektor. Berbagai kementerian dan lembaga memiliki fungsi masing-masing dalam mengelola data sesuai batas kewenangannya.

"Di sini terlibat banyak kementerian dan lembaga yang akan menjaga ataupun mengampu Satu Data Indonesia. Namun demikian, kita lihat orkestrasinya dipimpin oleh Bappenas," ucap Wamenkomdigi Nezar Patria.

Ia menekankan bahwa keterhubungan antarlembaga menjadi pilar utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Komdigi memastikan ketersediaan sarana pendukung agar integrasi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

"Menurut undang-undang demikian," kata Wamenkomdigi Nezar Patria.

Undang-Undang Satu Data Indonesia mengatur mekanisme kerja melalui rencana induk, arsitektur, manajemen, dan siklus data nasional. Aspek keamanan data juga ditetapkan sebagai standar wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

Dalam pembahasan RUU bersama pemerintah, DPR mencatat bahwa data dasar nasional ini akan menjadi acuan tunggal untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial.