DJP Perkuat Penegakan Aturan bagi Peserta PPS yang Melanggar

Potensi harta senilai lebih dari Rp 406 triliun menjadi perhatian dalam pengawasan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pemerintah dinilai perlu menerapkan aturan secara konsisten terhadap wajib pajak yang belum memenuhi komitmennya, dilansir dari Nasional.

Penguatan penegakan hukum diperlukan untuk menjaga kepastian aturan perpajakan sekaligus memastikan perlakuan yang adil bagi wajib pajak yang telah menjalankan kewajibannya. Pengawasan ini mencakup realisasi repatriasi harta dari luar negeri dan kelengkapan pengungkapan harta.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dua kelompok wajib pajak yang terindikasi belum memenuhi ketentuan PPS. Kelompok pertama terdiri atas 2.424 wajib pajak dengan komitmen repatriasi harta dari luar negeri yang belum terealisasi, dengan nilai mencapai Rp 23 triliun.

Kelompok kedua mencakup 35.644 wajib pajak yang diduga masih kurang mengungkapkan hartanya. Nilai harta yang terindikasi belum diungkapkan dalam kelompok ini mencapai Rp 383 triliun.

Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, potensi harta yang belum diungkapkan atau belum direpatriasi sesuai komitmen melampaui Rp 406 triliun. Angka ini menjadi dasar perhatian terhadap tindak lanjut kewajiban peserta program.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto, menjelaskan bahwa PPS disediakan pemerintah untuk membantu wajib pajak memperbaiki pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pengungkapan harta. Kesempatan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk memenuhi komitmen yang telah disampaikan.

Wahyu menilai, peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya perlu dikenai konsekuensi perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penanganan tersebut mencakup wajib pajak yang tidak merealisasikan pengungkapan harta maupun yang gagal memenuhi komitmen repatriasi.

Dalam keterangannya kepada KONTAN pada Kamis (29/10), Wahyu menyatakan:

"Setelah kesempatan tersebut diberikan, komitmen yang telah disampaikan wajib pajak juga perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Wahyu.

Konsekuensi bagi wajib pajak yang tidak patuh

DJP memiliki kewenangan untuk mengirimkan surat teguran kepada peserta PPS yang belum memenuhi kewajibannya. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, otoritas pajak dapat mengenakan tambahan Pajak Penghasilan (PPh) final sesuai aturan yang berlaku.

Penerapan konsekuensi secara konsisten dinilai penting agar fasilitas perpajakan tidak mengurangi dorongan bagi wajib pajak untuk patuh sejak awal. Langkah tersebut juga bertujuan menjaga keadilan antara peserta yang memenuhi komitmen dan mereka yang tidak menjalankannya.

Wahyu turut menyoroti perlunya membedakan wajib pajak yang berupaya memperbaiki kekeliruan administratif dengan pihak yang tetap mengabaikan kewajiban setelah memperoleh kesempatan dan waktu yang memadai. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan fasilitas melalui Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty sebelum PPS dilaksanakan.

Pembedaan tersebut menjadi pertimbangan dalam penerapan pengurangan sanksi administrasi. Menurut Wahyu, kelonggaran perlu diberikan secara tepat sasaran agar tidak membentuk persepsi bahwa pelanggaran kewajiban pajak yang berulang akan selalu mendapatkan keringanan.

Ketentuan pengurangan sanksi administrasi PPS

Peserta PPS yang memiliki harta belum atau kurang diungkapkan masih dapat mengajukan pengurangan sanksi administrasi melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Fasilitas tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Berdasarkan Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, fasilitas ini berlaku terhadap sanksi dalam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan terkait harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh peserta PPS. Penerapannya mengikuti ketentuan mengenai waktu penerbitan surat ketetapan dan pelunasan pokok pajak.

Besaran pengurangan sanksi ditentukan berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terkait PPS diterbitkan.

• Pengurangan sanksi sebesar 100% berlaku jika pokok pajak dilunasi paling lambat satu bulan setelah surat ketetapan diterbitkan.

• Pengurangan sanksi sebesar 50% diberikan jika pelunasan dilakukan setelah satu bulan hingga paling lambat dua bulan sejak surat ketetapan diterbitkan.

• Pengurangan sanksi sebesar 25% berlaku apabila pelunasan dilakukan setelah dua bulan, dengan tetap mengikuti batas waktu program.

Fasilitas tersebut memiliki batas waktu penerbitan surat ketetapan, yaitu mulai 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027. Selain itu, pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi wajib dilunasi paling lambat 31 Desember 2027.

Menjaga keseimbangan antara keringanan dan kepatuhan

Wahyu menilai program pengurangan sanksi administrasi dapat menjadi instrumen yang bermanfaat apabila dirancang secara proporsional. Kebijakan ini memberi ruang kepada wajib pajak untuk memperbaiki kekeliruan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Meski demikian, keberhasilan program tetap bergantung pada keseimbangan antara kesempatan memperbaiki kesalahan dan ketegasan dalam menerapkan aturan. Pemerintah perlu memastikan bahwa keringanan diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria, tanpa mengabaikan konsekuensi atas ketidakpatuhan.

Pendekatan tersebut menempatkan perbaikan kepatuhan dan penegakan hukum sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Kesempatan memperbaiki kewajiban tetap tersedia, sedangkan konsistensi penerapan ketentuan diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan perpajakan.