DJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen bagi Peserta PPS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas pengurangan sanksi administrasi hingga 100 persen bagi wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang memiliki harta belum atau kurang diungkapkan. Kebijakan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 ini berlaku bagi surat ketetapan pajak yang memenuhi persyaratan periode penerbitan dan pelunasan. Dilansir dari Nasional, berdasarkan Buku Panduan Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, fasilitas tersebut mencakup sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan peserta PPS.

Jenis sanksi yang termasuk dalam ketentuan ini adalah bunga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan kenaikan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). DJP menjelaskan cakupan dan persyaratan khusus fasilitas tersebut melalui buku panduan yang diterbitkan pada Kamis (29/10/2026).

"KEP-239 mencakup sanksi dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh wajib pajak peserta PPS, dengan batas penerbitan SKP dan pembayaran yang khusus," tulis DJP dalam buku panduan tersebut.

Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan waktu pelunasan pokok pajak setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terkait PPS atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) diterbitkan. Berdasarkan panduan DJP, terdapat tiga tingkatan pengurangan yang dapat diperoleh wajib pajak sesuai dengan waktu pembayaran. Pengurangan sanksi sebesar 100 persen diberikan apabila pokok pajak dilunasi paling lambat satu bulan setelah tanggal penerbitan surat ketetapan. Jika pembayaran dilakukan setelah satu bulan hingga paling lambat dua bulan sejak surat diterbitkan, pengurangan yang diberikan sebesar 50 persen.

Sementara itu, wajib pajak yang melunasi pokok pajak setelah dua bulan sejak penerbitan surat ketetapan dapat memperoleh pengurangan sanksi sebesar 25 persen. Pemberian keringanan tersebut tetap harus mengikuti batas waktu yang ditetapkan dalam program. Fasilitas ini memiliki periode penerbitan surat ketetapan tersendiri. Menurut buku panduan DJP, surat ketetapan yang memenuhi ketentuan harus diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027.

Selain memenuhi periode penerbitan, wajib pajak harus melunasi pokok pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi paling lambat 31 Desember 2027. Karena itu, besaran pengurangan bergantung pada waktu pelunasan sekaligus pemenuhan persyaratan administrasi yang berlaku. Pengurangan atau penghapusan dalam program ini hanya berlaku untuk sanksi administrasi, bukan pokok pajak yang masih terutang.

Wajib pajak tetap berkewajiban membayar pokok pajak sesuai ketentuan. DJP juga menegaskan bahwa Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) bukan merupakan program pengampunan pajak baru. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus memberikan keringanan atas sanksi administrasi tertentu kepada peserta PPS yang memenuhi persyaratan.