Ribuan Warga India Desak Ketua KPU Mundur atas Dugaan Kecurangan

Perselisihan mengenai pembaruan daftar pemilih memicu demonstrasi besar di New Delhi, India, pada Minggu, 1 November 2026. Ribuan warga bersama kelompok oposisi turun ke jalan menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India Gyanesh Kumar mengundurkan diri karena dituduh melakukan perubahan data pemilih yang menguntungkan partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi tersebut dipimpin Rahul Gandhi dari Partai Kongres Nasional India. Menurut laporan Liputan6 dan CNN Indonesia, demonstrasi merupakan bagian dari gelombang protes yang berlangsung sejak akhir September setelah muncul persoalan mengenai penghapusan lebih dari 130 juta nama dalam daftar pemilih.

Kelompok oposisi menilai perubahan tersebut terutama merugikan umat Islam dan kelompok minoritas lainnya yang dianggap cenderung tidak mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP), pimpinan Modi. Rahul Gandhi juga menuding penghapusan data pemilih berkaitan dengan manipulasi dalam pemilihan umum Lok Sabha 2024.

Dalam orasinya di hadapan demonstran, Gandhi menyebut persoalan tersebut sebagai ancaman terhadap hak politik masyarakat India.

"Pencurian suara ini bukan pencurian biasa. Ini adalah pencurian setiap suara India, ini disebut pengkhianatan," ujar Rahul Gandhi.

Gandhi juga mengaitkan posisi Gyanesh Kumar dengan keberhasilan Modi mempertahankan kekuasaan bersama Menteri Dalam Negeri Amit Shah.

"Tanpa Gynaesh Kumar, Narendra Modi tak akan menjadi Perdana Menteri begitu pula dengan Amit Shah Menteri Dalam Negeri," ujar Gandhi.

Menurut Gandhi, sekitar 15 persen daftar pemilih dihapus setelah pemilihan umum tersebut. Oposisi menilai perubahan data berpotensi menghilangkan hak suara masyarakat yang namanya tidak lagi tercantum dalam daftar resmi.

Di tengah tuduhan tersebut, KPU India membantah keberpihakan kepada partai politik tertentu. Lembaga itu menyatakan warga yang namanya terhapus secara keliru masih memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri kembali. Sementara itu, BJP menuduh kelompok oposisi justru melemahkan demokrasi dengan mempersoalkan prosedur pemilu yang sah.

Pengamanan di ibu kota diperketat menjelang demonstrasi. Ratusan polisi membawa tongkat dan perisai dikerahkan di sekitar lokasi, sementara kendaraan pengendali kerusuhan disiagakan dan sejumlah stasiun ditutup.

Massa bergerak dari pusat New Delhi menuju Ramlila Maidan, lapangan bersejarah yang menjadi lokasi kegiatan politik tersebut. Ketegangan muncul ketika sejumlah demonstran yang tertahan berusaha menerobos barikade polisi.

Pemeriksaan keamanan dan pengalihan arus lalu lintas menyebabkan kemacetan. Puluhan bus yang mengangkut demonstran ikut terjebak, sementara kepadatan kendaraan memicu perselisihan di jalan.

Para demonstran mengibarkan bendera India dan bendera partai. Gandhi bersama sejumlah pemimpin oposisi juga terlihat menggunakan jip beratap terbuka saat meninggalkan lokasi setelah menyampaikan orasi.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan India Jagat Prakash Nadda mengecam penyelenggaraan demonstrasi tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, dia menyebut aksi itu sebagai "sandiwara yang dirancang dengan matang".

Nadda menilai kegiatan di Ramlila Maidan tidak mencerminkan penghormatan terhadap demokrasi.

"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah tindakan penghormatan terhadap demokrasi. Ini adalah konspirasi yang direncanakan untuk menjerumuskan bangsa ke dalam anarki, semuanya atas nama demokrasi," ujar Jagat Prakash Nadda, seperti dikutip CNN Indonesia melalui Al Jazeera.

Dalam pernyataan lain yang dikutip Liputan6 dari kantor berita ANI, Nadda kembali mengkritik demonstrasi tersebut dan menilai aksi itu berpotensi mengganggu stabilitas negara.

"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah bentuk penghormatan terhadap demokrasi," ujar Nadda.

Dia kemudian menegaskan kembali tuduhannya terhadap kelompok oposisi yang menggelar aksi tersebut.

"Ini merupakan persekongkolan yang sengaja dirancang untuk menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, semuanya atas nama demokrasi," ujar Nadda.

Protes terhadap Gyanesh Kumar melibatkan sejumlah partai oposisi, organisasi mahasiswa, serta Cockroach Janta Party yang dipimpin kelompok anak muda. Aksi hampir setiap hari berlangsung sejak akhir September, setelah dua wakil Kumar menyampaikan kekhawatiran mengenai perubahan daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan.

Menurut laporan Liputan6, para analis menilai gelombang demonstrasi tersebut, bersamaan dengan meningkatnya dukungan terhadap oposisi, menjadi salah satu krisis politik paling serius bagi Modi sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2014. Pemilihan umum India berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2029.